KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) merupakan fondasi utama transformasi digital pemerintahan Indonesia. Melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pemerintah terus membangun sistem pelayanan publik yang semakin terintegrasi, akurat, aman, dan tepat sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian kepada awak media usai membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026). Acara tersebut turut didampingi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh Setyabudi.
Menurut Tito, Ditjen Dukcapil memiliki basis data penduduk paling lengkap di Indonesia karena diperbarui setiap hari oleh seluruh Dinas Dukcapil kabupaten dan kota. Seluruh peristiwa kependudukan, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan data administrasi, langsung terhubung ke sistem nasional.
“Data kependudukan yang dimiliki Dukcapil merupakan data paling lengkap di Indonesia. Di dalamnya terdapat identitas penduduk, data keluarga, status perkawinan, pekerjaan, hingga biometrik berupa sidik jari, iris mata, dan pengenalan wajah (face recognition). Seluruh data tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah,” ujar Tito.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan data kependudukan yang akurat memungkinkan pemerintah memetakan kondisi masyarakat secara rinci, mulai dari jumlah penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, hingga karakteristik sosial ekonomi. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan nasional maupun kebijakan daerah.
Selain dimanfaatkan pemerintah, data Dukcapil juga telah digunakan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan pelaku usaha untuk proses verifikasi identitas atau know your customer (KYC). Teknologi biometrik berbasis pengenalan wajah dinilai mampu meningkatkan keamanan transaksi digital sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas.
Salah satu implementasi yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah pemanfaatan data Dukcapil dalam penyaluran bantuan sosial. Tito mengungkapkan, integrasi data kependudukan dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga telah menghasilkan penyaluran bansos yang jauh lebih tepat sasaran.
Ia mencontohkan keberhasilan uji coba di sejumlah daerah yang mampu meningkatkan akurasi penerima bantuan secara signifikan setelah memanfaatkan sistem verifikasi berbasis wajah dan integrasi lintas data.
“Dengan teknologi ini, pemerintah dapat mengetahui apakah seseorang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Data kepemilikan rumah, kendaraan, pekerjaan hingga berbagai indikator lainnya dapat diverifikasi secara cepat sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah akan memperluas implementasi sistem tersebut secara bertahap ke ratusan kabupaten dan kota sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden dalam memperkuat program Satu Data Indonesia.
Melalui integrasi data lintas kementerian, pemerintah menargetkan seluruh program pembangunan dapat dipantau dalam satu sistem digital. Kepala daerah maupun pemerintah pusat nantinya cukup mengakses satu platform untuk mengetahui seluruh program, anggaran, serta kegiatan pembangunan yang berjalan di setiap wilayah tanpa harus melakukan pelaporan secara manual.
Menurut Tito, sistem tersebut akan meningkatkan efisiensi, mempercepat koordinasi antarlembaga, serta mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang valid.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengungkapkan bahwa pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi Dukcapil. Dukungan pembiayaan sekitar Rp3,5 triliun melalui kerja sama dengan Bank Dunia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pusat data, memperluas bandwidth, memperkuat sistem keamanan siber, serta memastikan seluruh data kependudukan nasional tersimpan secara aman.
Ia menekankan bahwa keamanan data menjadi prioritas utama agar sistem kependudukan nasional terlindungi dari ancaman peretasan maupun kebocoran informasi.
Selain penguatan pusat data nasional, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas layanan Dukcapil di daerah melalui pembaruan perangkat kerja, peningkatan jaringan internet, serta pemanfaatan teknologi satelit di wilayah yang belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi.
Tito juga menyampaikan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Saat ini sudah tersedia sebelas layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara digital melalui Identitas Kependudukan Digital.
Ke depan, masyarakat yang telah mengaktifkan IKD tidak lagi bergantung pada fotokopi KTP elektronik dalam berbagai proses administrasi. Identitas digital akan menjadi sarana utama untuk verifikasi, validasi, hingga akses berbagai layanan publik secara elektronik.
Di bidang pencatatan sipil, Kemendagri juga tengah mempercepat integrasi sistem dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Bayi yang lahir di rumah sakit maupun puskesmas nantinya dapat langsung memperoleh akta kelahiran secara otomatis melalui sistem yang terhubung dengan Ditjen Dukcapil sehingga dokumen dapat diterbitkan lebih cepat tanpa proses administrasi yang berbelit.
Menutup keterangannya, Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia atas kontribusinya dalam membangun sistem administrasi kependudukan nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga integritas serta profesionalisme aparatur yang menjalankannya.
“Teknologi hanyalah alat. Kunci utama keberhasilan tetap berada pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu kami terus memperkuat integritas, kompetensi, dan kolaborasi agar pelayanan administrasi kependudukan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Tito.