KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA, 4 Agustus 2026 – Anggota DPR RI yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang Haryo Soekartono, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) sebagai fondasi dalam membangun sistem transportasi Indonesia yang terintegrasi, aman, efisien, dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Haryo saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional dan Pengukuhan Pengurus Pusat serta Majelis Profesi dan Etik MTI Masa Bakti 2025–2028 yang mengusung tema “Peran Strategis RUU Sistranas dalam Mewujudkan Transportasi Massal Terintegrasi dan Berkelanjutan”, di Hotel Millennium Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Bambang Haryo mengucapkan selamat kepada jajaran Pengurus Pusat MTI yang baru dilantik di bawah kepemimpinan Haris Muhammadun. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat peran MTI sebagai mitra strategis pemerintah dan DPR RI dalam merumuskan kebijakan transportasi nasional yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, MTI memiliki fungsi penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, DPR, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat agar setiap kebijakan transportasi dapat menjawab kebutuhan publik secara nyata.
“MTI harus menjadi wadah yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah dan DPR dalam penyusunan regulasi maupun kebijakan transportasi nasional,” ujar Bambang Haryo.
Ia menyoroti masih lemahnya integrasi antarmoda transportasi di berbagai daerah yang menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan biaya perjalanan lebih besar. Kondisi tersebut dinilai mengurangi daya saing transportasi umum dan mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi pribadi.
Sebagai contoh, Bambang Haryo menyebut masih banyak bandara dan pelabuhan yang belum terhubung dengan layanan transportasi massal menuju pusat kota maupun kawasan wisata. Akibatnya, penumpang masih bergantung pada transportasi semi privat atau kendaraan sewa dengan biaya yang relatif tinggi.
“Integrasi transportasi harus menjadi prioritas nasional agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah, nyaman, cepat, dan terjangkau,” katanya.
Selain persoalan integrasi, Bambang Haryo juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi. Ia menilai keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab operator, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pengelola infrastruktur, hingga lembaga pengawas.
Menurutnya, kecelakaan transportasi yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas infrastruktur, pemeriksaan kelaikan sarana transportasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor transportasi.
Ia mencontohkan perlunya standar pemeriksaan keamanan di pelabuhan yang lebih ketat sebagaimana diterapkan pada sektor penerbangan, sehingga potensi risiko dapat diminimalkan sejak sebelum perjalanan dimulai.
Bambang Haryo juga menilai pendidikan dan pelatihan bagi operator transportasi harus terus ditingkatkan agar menghasilkan tenaga profesional yang mampu mengoperasikan sarana transportasi sesuai standar keselamatan internasional.
Dalam paparannya, ia turut menyoroti pentingnya penguatan sistem pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR), khususnya pada kecelakaan transportasi laut. Menurutnya, proses penyelamatan korban harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan didukung sistem yang mampu mendeteksi posisi korban secara akurat.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kecelakaan laut beberapa waktu terakhir memperlihatkan masih perlunya peningkatan koordinasi antarlembaga agar waktu respons terhadap keadaan darurat dapat dipercepat.
Bambang Haryo juga mendorong penguatan kelembagaan penjaga pantai (coast guard) yang memiliki kewenangan jelas dalam menjaga keselamatan pelayaran, pengawasan wilayah perairan, hingga penanganan keadaan darurat di laut.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan sistem keselamatan maritim yang lebih terintegrasi dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, armada yang memadai, serta infrastruktur keselamatan yang tersebar di seluruh wilayah.
Menutup sambutannya, Bambang Haryo kembali mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung lahirnya sistem transportasi nasional yang modern, terintegrasi, aman, nyaman, dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, serta sinergi lintas sektor.
Ia optimistis MTI dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mengawal pembangunan transportasi Indonesia agar semakin mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.