KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA, Senin 11 Mei 2026 — Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam aksi Front Anti Meliterisme dan Investasi menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (11/5). Aksi tersebut berlangsung dengan membawa berbagai poster, spanduk, dan selebaran bertajuk “Tanah Koloniel” yang berisi kritik terhadap operasi militer, konflik berkepanjangan, serta persoalan investasi di Papua.
Pantauan awak media di lokasi, massa mahasiswa Papua mulai memadati area depan kantor Kementerian HAM sejak siang hari. Mereka datang secara berkelompok sambil membawa atribut aksi dan menyampaikan orasi secara bergantian mengenai kondisi sosial dan kemanusiaan yang terjadi di Papua.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Menteri HAM Natalius Pigai bersedia menemui para demonstran untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat Papua terkait konflik bersenjata, pengungsian warga sipil, hingga dugaan pelanggaran HAM yang dinilai terus terjadi di sejumlah wilayah Papua.
Mahasiswa Papua juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan konflik yang selama ini berlangsung di Papua melalui pendekatan kemanusiaan dan dialog damai.
“Kami meminta Menteri HAM Natalius Pigai turun langsung menerima mahasiswa Papua dan menjelaskan langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan HAM di Papua,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.
Selain menyampaikan tuntutan secara lisan, massa juga membagikan selebaran yang berisi penjelasan mengenai sejarah konflik Papua sejak era 1960-an hingga situasi terbaru di sejumlah wilayah konflik seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Yahukimo, hingga Maybrat.
Dalam selebaran itu dijelaskan bahwa penderitaan masyarakat Papua dinilai tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan dampak panjang dari konflik politik, pendekatan militer, dan persoalan pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua.
Mereka menyinggung sejarah masuknya Papua ke Indonesia melalui Perjanjian New York tahun 1962 yang kemudian dilanjutkan dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Menurut isi selebaran tersebut, sebagian masyarakat Papua menilai proses itu masih menyisakan persoalan sejarah dan ketidakadilan karena dianggap tidak melibatkan seluruh rakyat Papua secara bebas.
“Banyak rakyat Papua merasa tidak pernah benar-benar diberi ruang menentukan nasibnya sendiri,” tulis selebaran tersebut.
Front Anti Meliterisme dan Investasi juga memaparkan bahwa sejak era Orde Baru hingga saat ini Papua terus menjadi wilayah operasi keamanan. Mereka menyebut berbagai operasi militer yang pernah berlangsung di Papua meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat sipil.
Dalam isi selebaran disebutkan sejumlah operasi seperti Operasi Sadar, Operasi Tumpas, Operasi Kasuari, hingga penerapan status DOM (Daerah Operasi Militer). Mereka juga menyinggung sejumlah peristiwa besar seperti operasi militer di Pegunungan Tengah tahun 1977–1978, Tragedi Biak 1998, hingga meninggalnya tokoh Papua Theys Eluay pada tahun 2001.
Menurut mereka, berbagai operasi keamanan tersebut menyebabkan banyak masyarakat sipil kehilangan tempat tinggal, mengalami pengungsian, hingga kehilangan anggota keluarga akibat konflik bersenjata.
Memasuki era 2000-an hingga sekarang, mahasiswa Papua menilai konflik di Papua semakin meluas terutama di daerah pegunungan seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Maybrat. Konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata disebut membuat masyarakat sipil hidup dalam ketakutan berkepanjangan.
Mereka mengklaim ribuan warga harus meninggalkan kampung halaman dan tinggal di tempat pengungsian akibat kontak senjata yang terus terjadi di berbagai daerah.
“Anak-anak kehilangan akses pendidikan, masyarakat kehilangan kebun dan sumber makanan, sementara layanan kesehatan di daerah pengungsian sangat terbatas,” isi pernyataan dalam selebaran tersebut.
Selain persoalan konflik bersenjata, massa aksi juga menyoroti persoalan investasi dan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Mereka menilai kekayaan alam Papua yang melimpah seperti emas, tembaga, kayu, gas, dan hasil hutan lainnya belum memberikan kesejahteraan secara merata bagi masyarakat adat Papua.
Dalam orasi maupun selebaran, massa menyinggung aktivitas pertambangan besar di Papua yang disebut telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Mereka juga mengkritik proyek perkebunan sawit, food estate, pembangunan jalan, dan berbagai proyek industri yang dinilai memicu kerusakan lingkungan serta konflik tanah adat.
“Hutan dibuka besar-besaran, sungai tercemar, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya,” ujar salah satu peserta aksi.
Mahasiswa Papua juga menilai konflik di Papua bukan hanya persoalan keamanan, melainkan menyangkut hak hidup masyarakat adat, identitas budaya, dan masa depan generasi Papua.
Mereka mengaku prihatin terhadap meningkatnya jumlah pengungsi akibat konflik bersenjata di sejumlah wilayah pedalaman Papua. Menurut mereka, banyak warga hidup dalam keterbatasan makanan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa berbagai poster bertuliskan seruan penghentian operasi militer, perlindungan masyarakat sipil, serta tuntutan penyelesaian konflik Papua melalui jalur dialog damai.
Aksi demonstrasi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian dan berjalan secara tertib. Hingga aksi berlangsung, massa mahasiswa Papua masih menunggu respons dari pihak Kementerian HAM terkait permintaan mereka agar Menteri HAM Natalius Pigai bersedia menerima perwakilan demonstran.
Front Anti Meliterisme dan Investasi berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat Papua serta mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Tanah Papua.
Mereka menegaskan bahwa masyarakat Papua membutuhkan rasa aman, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia agar konflik berkepanjangan tidak terus menimbulkan korban sipil di masa mendatang.