KOMPASINDO.CO.ID, Jakarta, 1 Mei 2026. Satgas PASTI Hentikan Malahayati: Pelindung Korban atau Pelaku Keuangan Ilegal? Dua narasi berlawanan muncul setelah OJK dan Satgas PASTI menghentikan PT Malahayati Nusantara Raya. Satu pihak menyebutnya lembaga ilegal, pihak lain menyebutnya pelindung korban pinjol. Fakta-fakta di lapangan jauh lebih rumit dari keduanya.
Pada 28 April 2026, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menerbitkan Siaran Pers SP 02/STPASTI/IV/2026 yang memerintahkan penghentian seluruh kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya.
Dalam waktu kurang dari 24 jam, postingan Instagram resmi @ojkindonesia telah menyebarkan kabar ini dengan tajuk: “Jangan Sampai Ada Korban Lagi, Malahayati Dihentikan Satgas PASTI.”
Langkah itu memantik reaksi berlawanan. Di satu sisi, OJK dan Satgas PASTI menegaskan bahwa Malahayati menawarkan jasa penyelesaian utang tanpa izin, mencatut atribut regulator, dan berpotensi merugikan masyarakat.
Di sisi lain, sejumlah pihak yang mengaku pernah menggunakan layanan lembaga ini membantah keras narasi tersebut. Polemik ini pun kian meluas. Satgas PASTI yang merupakan forum koordinasi beranggotakan 21 otoritas, kementerian, dan lembaga negara, turut mengirimkan surat resmi bernomor S-153/SPASTI/2026 tertanggal 28 April 2026 langsung kepada pengurus PT Malahayati Nusantara Raya.
Surat tersebut menegaskan bahwa perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki, dan diperintahkan untuk menghentikan operasional hingga seluruh izin terpenuhi.
Yang menjadi sorotan serius, Satgas PASTI dalam suratnya mengancam akan memblokir seluruh platform digital perusahaan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Dan ancaman itu benar-benar terealisasi.
Per hari ini, 1 Mei 2026, seluruh akun media sosial PT Malahayati Nusantara Raya telah diblokir oleh Komdigi bahkan sebelum perusahaan sempat melakukan klarifikasi apapun.
Langkah pemblokiran yang terbilang kilat ini memunculkan pertanyaan baru di tengah publik: apakah prosedur yang berlaku telah dijalankan secara adil, ataukah perusahaan telah dijatuhkan hukuman sebelum diberi kesempatan membela diri?
Di tengah tekanan publik dan pemblokiran yang telah berjalan, PT Malahayati Nusantara Raya kini angkat bicara. Menanggapi surat dan siaran pers Satgas PASTI tersebut, perusahaan menyampaikan pernyataan sementara:
“Kami telah membaca dan mempelajari secara seksama surat yang ditujukan kepada PT Malahayati Nusantara Raya. Kami berhak melakukan klarifikasi dan memperoleh arahan secara langsung melalui pertemuan resmi.”
Sebagai bentuk itikad baik, PT Malahayati Nusantara Raya menyatakan akan melaksanakan pertemuan langsung pada:
– Hari / Tanggal: Senin, 4 Mei 2026
– Pukul: 10.00 WIB
– Agenda : Klarifikasi dan arahan terkait surat Satgas PASTI
Publik dan seluruh pemangku kepentingan diminta untuk menunggu hasil pertemuan tersebut sebelum mengambil kesimpulan. Pernyataan resmi lebih lanjut akan disampaikan setelah pertemuan berlangsung