KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA —Ketua Umum BKS (Baladhika Karya SOKSI) Ferry Juan,SH mengingatkan Menteri Hukum Andi Agtas, untuk tidak membiarkan praktik politik culas dan manuver Misbhakun dan Ahmadi Supit dalam upaya membajak legalitas SOKSI yang disebut-sebut dan di duga berkolaborasi dengan “Geng Solo”. Ferry Juan menambahkan bahwa ada informasi terpercaya dibulan mei lalu terkait hubungan Supit -Misbhakun dengan pihak yang oleh publik diduga “Geng Solo”. Informasi ini dapat dilihat sebagai indikasi adanya jaringan politik yang bergerak secara sistematis untuk menguasai sepenuhnya SOKSI kedepan sebagai organisasi pendiri Partai Golkar guna penguatan penguasaan mereka atas Partai Golkar dibawah pengaruh “Geng Solo” melalui Ketum Partai Golkar.
Kolaborasi atau konspirasi ini jangan dilihat sempit sekadar terkait perselisihan internal organisasi, tetapi merupakan potensi gangguan kepastian hukum hingga ancaman serius terhadap konsistensi pemerintahan dalam menjalankan visi besar Astacita Presiden Prabowo Subianto, paparnya kepada wartawan di Jakarta pada kamis siang (11/09/2025) didampingi Drs.Valentino Barus salah satu Waketum SOKSI.
Ferry Juan mengapresiasi jajaran Ketum SOKSI Ali Wongso yang solid dan berintegritas serta konsisten mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo telah bersikap tegas menolak segala tawaran-tawaran politik dari Bahlil – Supit-Misbhakun hingga saat ini berlanjut pada upaya illegal berupa pembajakan legalitas SOKSI ini oleh pihak Misbhakun.
Karena itu, “jika pembajakan legalitas SOKSI oleh konspirasi “Geng Solo” ini dibiarkan Kemenkum, maka selain potensial ikut berkontribusi mengganggu jalannya kepemimpinan Presiden Prabowo oleh permainan politik jangka pendek tertentu, juga praktis merusak langsung kepastian hukum , pondasi hukum dan arah pembangunan nasional sesuai astacita Presiden,” tegas Pengacara Hukum yang kondang itu.
Pembajakan Legalitas SOKSI
Puncak konspirasi ini tampak pada 2 September 2025, ketika Kemenkum melalui Ditjen AHU menerbitkan pengesahan terhadap SOKSI versi Misbhakun atas hasil suatu Munas DEPINAS SOKSI pada 20 Mei 2025 lampau yang dimanipulasi menjadi “Munas XII SOKSI” secara illegal dan diresmikan oleh Bahlil Lahadalia selaku Ketum Partai Golkar.
Keputusan Menkum-AHU ini dipandangnya sebagai bentuk pembajakan legalitas organisasi yang mengabaikan legalitas SOKSI yang sah berdasarkan UU Ormas serta sejarah panjang SOKSI sebagai organisasi pendiri dan pilar penting dalam tradisi karya kekaryaan bangsa.
Legalitas SOKSI berdasarkan Kepmenkumham Tahun 2016, 2018 dan 2023 selain legitimasi kelanjutan historis perjuangan SOKSI oleh Pendiri SOKSI Mayjen TNI (Purn) Suhardiman pada tahun 2014 hingga 2015 sebelum wafat 2015, beliau memberikan Surat Tugas dan Surat Keputusan Pendiri SOKSI yang maknanya adalah kepercayaan beliau kepada Ali Wongso untuk perjuangan SOKSI, adalah faktor yang sangat penting secara hukum dan moral dan historis dalam rangka kelanjutan perjuangan SOKSI kedepan, tegas Ferry Juan anak ideologis gemblengan Pak Suhardiman Pendiri SOKSI dan Golkar itu.
Sementara Misbhakun wajar tidak begitu memahami hal itu sebab selain gen dan lingkungannya yang mungkin berbeda dengan SOKSI juga Pendiri SOKSI Pak Suhardiman memang tak pernah mendidiknya sebagai kader bahkan tak sempat mengenalnya semasa hidupnya.
Ferry yang juga salahsatu Ketua SOKSI itu mengingatkan bahwa publik masih ingat pengalaman pahit KLB Partai Demokrat di Sibolangit (2021). Jika kita sebagai politisi dan negarawan tentu bersyukur upaya tersebut gagal total karena menyimpang dari koridor hukum dan konstitusi organisasinya atau partai. Kemenkumham saat itu menolak mengesahkan hasil KLB tersebut, karena tidak memenuhi syarat legal formal dan dianggap bertentangan dengan aturan organisasi dan UU. Kepastian hukum dapat ditegakkan dalam kasus Partai Demokrat itu dan ini menjadi preseden jelas bahwa pembajakan legalitas organisasi tidak bisa dilegalkan karena hal itu merusak kepastian hukum, fondasi hukum yang dibutuhkan dalam demokrasi yang sehat pada suatu negara bangsa.
“Jika pada pemerintahan dahulu saja tegas menolak hasil KLB ilegal Partai Demokrat, maka terhadap DEPINAS SOKSI Misbhakun -Supit yang memanipulasi Munasnya dengan nama SOKSI, pemerintah seharusnya lebih tegas lagi. Apalagi SOKSI adalah organisasi yang punya akar sejarah panjang dari rahim TNI AD dibawah Pangad Letjen TNI Achmad Yani dan kadernya Suhardiman memimpin peran strategis bagi bangsa terutama dalam sejarah perjuangan melawan PKI dan mengawal tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ujar Ferry.
Jejak “Geng Solo” dan Kerusuhan Agustus
Konspirasi ini juga tidak dapat dilepaskan dari peristiwa demo rusuh pada Agustus lalu. Informasi lapangan menyebutkan adanya pola keterlibatan kelompok “Geng Solo” dalam memanaskan suasana, bahkan memanfaatkan kerusuhan sebagai instrumen tekanan politik. Aksi tersebut menjadi alarm keras : kelompok kepentingan ini tidak segan mengorbankan stabilitas nasional demi agenda politik sempit.
Dugaan keterhubungan antara Misbhakun, Ahmadi Supit, dan jaringan “Geng Solo” menegaskan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar eksistensi sebuah organisasi, tetapi terkait dengan potensi masa depan arah politik hukum bangsa. Bila pola semacam ini dibiarkan, stabilitas politik-keamanan yang menjadi prasyarat utama pembangunan ekonomi berpotensi akan rapuh.
Menkum Agtas sebagai Negarawan
Dalam situasi ini, posisi Menkum Andi Agtas menjadi krusial. Sebagai politisi sekaligus negarawan, loyalitas beliau kepada Presiden Prabowo harus diwujudkan dalam bentuk ketegasan dan kecepatan sikap. Menkum tidak boleh sekadar menjadi administrator kebijakan, melainkan harus tampil sebagai penjaga kepastian hukum yang pro-rakyat dan tentu pro-Astacita.
Langkah pertama yang dituntut adalah melakukan koreksi tegas terhadap kebijakan Ditjen AHU yang meloloskan legalitas SOKSI versi Misbhakun. Langkah kedua, membangun sistem kontrol yang lebih kuat agar praktik pembajakan legalitas organisasi atau badan hukum apapun tidak boleh terulang. Dan yang ketiga, memastikan bahwa kementerian hukum tidak menjadi instrumen “permainan politik” yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan akhirnya secara langsung dan tak langsung akan menggerogoti kepemimpinan Presiden Prabowo dari dalam.
“Negara tidak boleh kalah oleh konspirasi. Jika kepastian hukum dikhianati, maka stabilitas polkam akan goyah. Pemerintah akan dinilai lemah dalam melindungi hak-hak rakyat,” tegas Ferry Juan.
Konsolidasi Kabinet Merah Putih
Kerusuhan Agustus dan kasus legalitas SOKSI Misbhakun ini seharusnya menjadi momentum penting untuk melakukan konsolidasi dan kristalisasi teamwork Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo harus mengaudit loyalitas dan kinerja serta merapatkan barisan kabinet agar setiap kementerian berjalan satu visi misi, satu frekuensi, satu komando, dan tidak mudah dipengaruhi kelompok kepentingan yang bertentangan dengan agenda besar Astacita. Mereka yang dinilai tidak bisa bersatu jalan itu, tentu tak perlu dipaksakan karena mudharatnya menutupi manfaatnya..
Efektivitas pemerintahan hanya mungkin tercapai bila koordinasi antar kementerian solid, efisien, dan fokus pada tujuan utama: menjawab tuntutan masyarakat, menjaga stabilitas politik-keamanan, dan mempercepat pemulihan serta pertumbuhan ekonomi rakyat. Tanpa itu, jalan menuju Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi jargon kosong.
Ferry Juan menegaskan, “Kepastian hukum adalah ruh dari kepercayaan publik. Tanpa itu, mustahil ekonomi rakyat bisa menguat, mustahil pula kita mampu bersaing di tingkat global. Karena itu, segala manuver yang berpotensi menggerogoti fondasi hukum bangsa harus segera dihadang.
Lebih lanjut Ketua Bidang Pertahanan Keamanan SOKSI itu menilai kasus pembajakan legalitas SOKSI oleh Misbhakun-Supit dan konspirasinya ini merupakan puncak dari gunung es persoalan politik-hukum yang lebih dalam : konspirasi sistematis kontra Astacita. Kader SOKSI binaan Ali Wongso itu menegaskan bahwa Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet harus waspada terhadap manuver politik yang menyusup melalui celah hukum dan kelemahan birokrasi.
Ferry Juan menutup pernyataannya dengan peringatan keras : “Jangan biarkan Geng Solo mencederai Astacita Presiden Prabowo. Jangan biarkan kepastian hukum runtuh. Dari sanalah masa depan Indonesia ditentukan.”