KOMPASINDO.CO.ID, Jakarta — Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Dr. Drs. H. Ahmad Effendy Choirie, M.Ag., M.H., hadir sebagai narasumber dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 yang diselenggarakan oleh Partai Gerindra di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Senin (8/12). Dalam wawancara usai acara, tokoh yang akrab disapa Gus Choi ini menegaskan pentingnya peran DNIKS dalam memperkuat pemberdayaan disabilitas dan memastikan program-program negara berjalan tepat sasaran, terutama terkait peluang usaha bagi kelompok rentan.
Menurutnya, HDI 2025 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya peringatan ini dihadirkan dengan bobot eksekusi nyata berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Kalau dulu peringatan sebatas seremoni, sekarang bisa langsung dieksekusi. Gerindra punya presiden, punya kemampuan untuk menjalankan program dengan cepat dan terukur,” ujar Gus Choi.
Paket OMG dan Program Nasional: Sudah Tepat, Tinggal Aksi Konkret
Dalam diskusi panel, Gus Choi menyoroti program OMG (Optimasi Mandiri Guna Kesejahteraan) sebagai salah satu terobosan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan memperkuat kemandirian disabilitas. Ia menilai kebijakan tersebut telah berada di jalur yang tepat.
“Cerita tadi membahas soal paket OMG sebagai program negara yang terkait kemiskinan dan disabilitas. Programnya sudah tepat sasaran. Tinggal aksinya, tinggal kolaborasinya,” tegasnya.
Gus Choi menjelaskan bahwa setidaknya 45 kementerian dan lembaga memiliki peran strategis dalam menyukseskan program ini. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar implementasi berjalan lurus, cepat, dan tidak berbelit.
DNIKS Siap Mengawal: Dari Informasi Lapangan hingga Rekomendasi Kebijakan
Sebagai lembaga sosial independen, DNIKS mengemban fungsi strategis untuk menguatkan pengawasan publik dan memberi masukan kepada pemerintah.
“Kami di DNIKS mendorong, mengawasi, sekaligus memberikan informasi dari lapangan. Apa yang kami temukan, kami sampaikan pada pemerintah sebagai opsi terbaik,” jelas Gus Choi.
Ia menegaskan bahwa DNIKS bukan hanya memberikan kritik konstruktif, tetapi juga memastikan masyarakat—khususnya penyandang disabilitas dan kelompok miskin—mendapat akses dan peluang yang benar-benar memberi perubahan nyata.
Arahan Presiden Prabowo: Peduli, Akseleratif, dan Zero Korupsi
Gus Choi menilai era Presiden Prabowo sebagai momentum baru bagi kaum disabilitas dan kelompok fuqara. Dengan komitmen pemerintahan yang kuat, program-program pemberdayaan kini bergerak lebih cepat dan berorientasi langsung pada hasil.
“Ini era Pak Prabowo. Era yang betul-betul peduli pada kaum disabilitas dan masyarakat kecil. Sekarang harapan itu bukan hanya wacana, tapi ada jalan dan bidan—tempat bernaung—yang sesuai untuk mereka,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi masif sebelum program dieksekusi. Tim-tim harus turun ke daerah, ke pelosok, mengunjungi komunitas, organisasi keagamaan, LSM, dan lembaga sosial lainnya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami keseriusan negara dalam mengatasi kemiskinan dan memperluas akses pemberdayaan.
“Yang penting, ketika aksi dimulai, jangan sampai ada korupsi. Program harus berjalan bersih. Pak Prabowo harus menjaga zero korupsi agar eksekusi benar-benar berhasil,” tegasnya.
Seruan Nasional: Sosialisasi Masif, Aksi Terarah, Hasil Nyata
Gus Choi menutup dengan pesan kuat bahwa pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus bergerak bersama. Jika sosialisasi dan aksi dilakukan serentak dan bersih, maka keberhasilan besar berada di depan mata.
“Kalau semua orang tahu bahwa negara serius menangani masalah ini, gerakannya akan cepat. Sosialisasi harus jalan, aksi harus jalan, dan hasilnya harus nyata. Kalau semua ini berhasil, maka kepemimpinan Pak Prabowo tidak cukup hanya satu periode,” pungkasnya.
Press release ini menggambarkan posisi strategis DNIKS dalam mengawal agenda nasional pemberdayaan disabilitas. Dengan kolaborasi lintas sektor, komitmen presiden, dan pengawasan publik yang kuat, arah kebijakan kesejahteraan sosial Indonesia di era baru ini semakin jelas: berpihak pada rakyat kecil, disabilitas, dan pemberantasan kemiskinan secara menyeluruh.