KOMPASINDO.CO.ID, FAKFAK – Komitmen pemerintah daerah terhadap kegiatan adat kembali menjadi sorotan. Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, WiLLy Hegemur, ST, mengajak Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk lebih memperhatikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Dewan Adat Mbaham Matta ke-3 tahun 2025.
Dalam keterangannya kepada awak media, Senin (20/10), WiLLy Hegemur menjelaskan bahwa pihaknya bersama unsur pimpinan Dewan Adat Mbaham Matta serta satu anggota DPR Papua Barat dari daerah pemilihan Fakfak telah menyerahkan secara resmi proposal kegiatan tersebut kepada Wakil Gubernur Papua Barat pada Februari 2025. Penyerahan itu dilakukan dengan harapan pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap agenda budaya yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat adat.
“Kami menyampaikan proposal itu secara resmi dan penuh harapan agar pemerintah provinsi bisa mendukung kegiatan Konferensi Dewan Adat Mbaham Matta. Kegiatan ini penting untuk memperkuat peran lembaga adat serta menjaga kelestarian nilai-nilai budaya di daerah,” ujar WiLLy Hegemur.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan lanjutan mengenai proses disposisi atau tindak lanjut administrasi dari pemerintah provinsi terhadap proposal tersebut. Menurutnya, komunikasi yang transparan antara lembaga adat dan pemerintah menjadi kunci utama agar setiap aspirasi masyarakat adat dapat dikelola dengan baik.
“Kami tentu menghargai kerja pemerintah, namun dalam hal seperti ini, koordinasi dan komunikasi yang terbuka sangat dibutuhkan. Sebagai wakil masyarakat adat di MRP, saya berkewajiban memastikan setiap usulan adat mendapat perhatian yang layak,” jelasnya.
WiLLy Hegemur menegaskan, pernyataannya bukan bentuk kritik pribadi, melainkan dorongan moral agar pemerintah lebih peka terhadap inisiatif masyarakat adat yang berorientasi pada pelestarian budaya dan pembangunan daerah yang berkeadilan.
“Bagi kami, kegiatan adat bukan hanya simbol budaya, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial. Konferensi Dewan Adat Mbaham Matta akan menjadi ruang penting untuk merumuskan arah pembangunan berbasis kearifan lokal. Karena itu, saya berharap pemerintah provinsi dapat merespons dengan bijak dan tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan daerah merupakan bagian dari amanat konstitusi dan semangat otonomi khusus Papua Barat yang menempatkan nilai adat sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Harapan kami sederhana, agar kemitraan antara pemerintah dan masyarakat adat semakin kokoh. Pemerintah perlu menempatkan kegiatan adat sebagai bagian dari pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkelanjutan,” kata WiLLy Hegemur menutup keterangannya.
Konferensi Dewan Adat Mbaham Matta ke-3 direncanakan akan menjadi forum strategis bagi para tokoh adat, pemuka masyarakat, dan generasi muda adat dalam memperkuat kelembagaan serta memperdalam nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur Mbaham Matta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan yang disampaikan oleh WiLLy Hegemur.