KOMPASINDO.CO.ID, jakarta, 29 April 2026 — Agenda hari terakhir Bimbingan Teknis (Bimtek) nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) pada 27–29 April 2026 di Hotel Swiss-Belinn Cawang diwarnai berbagai pernyataan strategis dari para kader legislatif.
Salah satunya datang dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Samsul Bahri Daulay, yang menegaskan pentingnya kegiatan Bimtek dalam meningkatkan kapasitas anggota DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari pengembangan diri bagi kami sebagai anggota DPRD, agar lebih maksimal dalam mengabdi kepada masyarakat serta mengimplementasikan cita-cita Partai Bulan Bintang di daerah,” ujarnya kepada awak media.
Ia juga memaparkan perkembangan signifikan PBB di Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurutnya, perolehan kursi partai terus meningkat dari satu kursi pada Pemilu 2014, menjadi tiga kursi pada 2019, hingga lima kursi pada Pemilu 2024. Capaian tersebut bahkan mengantarkan kader PBB menduduki posisi Wakil Ketua I DPRD.
“Dengan tren positif ini, kami menargetkan pada Pemilu 2029 bisa meraih hingga delapan kursi. Ini target realistis yang akan dicapai melalui kerja-kerja politik yang konsisten di tengah masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Samsul juga menyoroti serius persoalan ketenagakerjaan di daerahnya, khususnya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunan, yakni PT FR. Ia mengecam keras tindakan kekerasan terhadap karyawan yang diduga dilakukan oleh pihak manajemen.
“Pemukulan terhadap karyawan dengan tuduhan mencuri brondolan adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Ini bentuk kesewenang-wenangan yang harus ditindak,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung dugaan pelanggaran lain seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Sebagai langkah konkret, Samsul menyatakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama pimpinan DPRD serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Perusahaan harus taat aturan dan menghormati hak-hak pekerja,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, ia berharap Bimtek ini mampu memperkuat soliditas kader PBB serta meningkatkan kapasitas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah.
“Kami optimistis PBB akan semakin besar dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.