KOMPASINDO.CO.ID, Jakarta, 5 Agustus 2026 – Ketua Bidang Perizinan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Ense DC Solapung, mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan, mempercepat pembangunan nasional, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.
Menurut Ense, kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, kolaborasi, dan inovasi dari seluruh elemen bangsa agar Indonesia mampu menjadi negara yang semakin maju, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai energi untuk terus bekerja, berinovasi, dan memperkuat kolaborasi demi Indonesia yang lebih maju. Sesuai motto APNI, ‘Negara Adi Daya, Masyarakat Sejahtera, Pengusaha Bahagia’, kami berharap cita-cita tersebut benar-benar dapat terwujud bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai,” ujar Ense yang juga Direktur perusahaan tambang nikel.
Ia menilai sektor pertambangan, khususnya komoditas nikel, memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung agenda hilirisasi nasional, pengembangan industri baterai kendaraan listrik, serta transisi energi yang tengah menjadi fokus dunia.
Karena itu, APNI terus mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri, memperkuat investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan penerimaan negara melalui tata kelola pertambangan yang lebih baik.
Ense mengatakan, sejalan dengan arahan Ketua Umum APNI, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat industri mineral kritis dunia apabila mampu membangun ekosistem pertambangan yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir. Hilirisasi, menurutnya, tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter, tetapi harus terus didorong hingga menghasilkan produk manufaktur dan produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi.
“Indonesia memiliki cadangan mineral yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana kekayaan tersebut mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui industrialisasi, penguasaan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing nasional,” katanya.
Selain memperkuat hilirisasi, APNI juga memandang penyempurnaan tata niaga mineral menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah implementasi formula terbaru Harga Patokan Mineral (HPM).
Menurut APNI, penyempurnaan formula HPM perlu dilakukan secara transparan dengan mempertimbangkan perkembangan harga pasar global, kondisi industri nasional, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Formula yang tepat diharapkan mampu memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri sekaligus menjaga optimalisasi penerimaan negara.
APNI juga terus mendorong penguatan sistem perdagangan mineral nasional melalui pembentukan Bursa Mineral Indonesia. Keberadaan bursa tersebut diyakini dapat menciptakan mekanisme pembentukan harga yang lebih transparan, meningkatkan efisiensi perdagangan, memperkuat pengawasan transaksi, memberikan kepastian usaha, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri pertambangan Indonesia.
Di sisi lain, APNI mendukung penguatan tata kelola mineral kritis dan mineral strategis sebagai bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam rantai pasok mineral dunia. Menurut Ense, regulasi yang adaptif, kepastian hukum, transparansi, dan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan industri pertambangan yang berkelanjutan.
APNI juga menilai pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), serta inovasi di sektor pertambangan harus terus diperkuat agar industri mineral Indonesia semakin kompetitif di pasar internasional.
Ense menegaskan bahwa APNI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dengan memberikan berbagai masukan yang konstruktif guna mendukung terwujudnya tata kelola pertambangan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional.
“Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini harus dikelola secara bijaksana, profesional, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Indonesia mampu menjadi negara yang berdaulat dalam pengelolaan mineral, memiliki industri yang kuat, masyarakat yang semakin sejahtera, dan dunia usaha yang tumbuh sehat sesuai semangat APNI, yaitu Negara Adi Daya, Masyarakat Sejahtera, Pengusaha Bahagia,” tutup Ense DC Solapung.