KOMPASINDO.CO.ID, Jakarta – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Pegunungan, Spei Yan Bidana, ST, M.Si., yang juga menjabat sebagai Bupati Pegunungan Bintang, menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan berbasis lokal serta perlindungan hutan Papua sebagai bagian dari komitmen menjaga masa depan bangsa dan dunia. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan awak media pada hari terakhir peringatan HUT ke-53 dan Rakernas I PDI Perjuangan yang berlangsung di Ancol, Jakarta, Senin (12/1).
Spei Yan Bidana mengungkapkan bahwa persoalan lingkungan, khususnya tata kelola ruang dan daerah resapan air, menjadi pelajaran penting yang harus diperhatikan secara serius. Ia mencontohkan kondisi di lokasi acara Rakernas yang mengalami banjir akibat minimnya kawasan resapan air karena pembangunan beton yang masif.
“Baru ke acara ini saja kami sudah merasakan dampaknya. Daerah resapan air dibangun beton, akhirnya air tidak bisa masuk ke tanah. Kami bahkan tertahan hingga lima jam di luar akibat banjir. Ini bukti bahwa aspek lingkungan tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Selain isu lingkungan, Spei Yan Bidana juga menekankan pentingnya kemandirian dan ketahanan pangan daerah, khususnya di Papua. Menurutnya, pola konsumsi pangan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain di Indonesia, terutama Jawa.
“Di Papua, beras itu bukan makanan pokok, tetapi hanya pendamping. Makanan pokok kami adalah sagu, umbi-umbian, dan sayur-mayur. Ini yang harus kita dorong dan tanam secara serius agar ketahanan pangan lokal kuat dan tidak tergantung sepenuhnya pada beras,” jelasnya.
Ia menegaskan, ketergantungan berlebihan pada beras berisiko besar jika pasokan nasional terganggu. Oleh karena itu, setiap daerah harus mengoptimalkan potensi pangan lokalnya masing-masing demi menjaga ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.
Dalam kesempatan tersebut, Spei Yan Bidana juga menyoroti pentingnya menjaga hutan Papua yang saat ini masih sekitar 80 persen dalam kondisi lestari. Menurutnya, hutan Papua memiliki peran strategis bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia.
“Hutan Papua itu bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik dunia. Papua dan Amazon adalah paru-paru dunia. Karena itu, kami tidak mengizinkan adanya eksploitasi besar-besaran, termasuk penebangan kayu oleh pihak luar. Masyarakat adat hanya diperbolehkan mengambil seperlunya untuk kebutuhan hidup, bukan untuk eksploitasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Spei Yan Bidana juga menegaskan komitmennya terhadap prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Ia menekankan bahwa pemimpin yang sah dan legitimate adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.
“Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemilihan langsung anggota legislatif maupun pemimpin adalah amanat reformasi dan undang-undang. Pemimpin sejati harus lahir dari rakyat, bukan ditentukan oleh segelintir orang, karena itu tidak legitimate,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap PDI Perjuangan, khususnya di Papua Pegunungan, dalam memperjuangkan keadilan lingkungan, ketahanan pangan berbasis kearifan lokal, serta demokrasi yang berdaulat dan berpihak pada rakyat.