KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TB Haeru Rahayu, menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi berbagai tantangan sektor perikanan budidaya nasional, khususnya dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia sepanjang tahun 2025. Penanganan serius difokuskan pada wilayah yang terdampak signifikan, antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan TB Haeru Rahayu saat menjadi narasumber utama dalam sesi pertama Konferensi Pers “Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Part 2)” yang digelar di Media Center KKP, Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dalam paparannya, Haeru menjelaskan bahwa KKP telah membentuk tim terpadu lintas unit kerja, baik internal maupun bersama pemangku kepentingan di daerah, untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi dampak bencana pada sektor perikanan budidaya. Tim tersebut bekerja langsung di lapangan guna memastikan tidak ada kelompok pembudidaya yang terlewat dari proses pendataan dan penanganan.
“Data yang kami sampaikan saat ini masih sangat dinamis dan terus diperbarui. Namun, dari hasil sementara, dampak bencana di Aceh sangat besar. Di provinsi ini saja, lahan budidaya yang terdampak mencapai sekitar 40.000 hektare dan tersebar di 16 kabupaten/kota,” ujar Haeru.
Ia menambahkan, secara nasional luas lahan budidaya yang terdampak bencana mencapai sekitar 38.875 hektare dengan melibatkan sekitar 950 kelompok pembudidaya ikan. Jika dimodelkan, kebutuhan anggaran rehabilitasi untuk sekitar 25.000 hektare lahan budidaya saja diperkirakan dapat mencapai Rp26 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam memulihkan sektor perikanan budidaya pascabencana.
Menurut Haeru, pada tahap awal KKP lebih mengedepankan penanganan tanggap darurat, sebelum masuk ke skema rehabilitasi dan revitalisasi kawasan. Pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi lapangan agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di wilayah terdampak. Negara harus hadir. Meski dengan keterbatasan, kami berusaha melakukan yang terbaik agar pemulihan sektor perikanan budidaya dapat segera berjalan,” tegasnya.
Selain penanganan bencana, Haeru juga memaparkan berbagai program strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk memperkuat sektor budidaya nasional. Program tersebut meliputi pengembangan Kampung Perikanan Budidaya sebagai bagian dari Kampung Nelayan Merah Putih, penguatan budidaya udang, ikan air tawar, tambak payau, serta pengembangan budidaya laut lepas (offshore aquaculture) yang lebih terkontrol dan berkelanjutan.
Untuk tahun 2026 hingga 2027, KKP menyiapkan pembangunan kawasan budidaya tematik yang didukung dengan sarana dan prasarana modern, antara lain laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, pengembangan induk unggul, mesin pencetak pakan mandiri, serta bantuan alat dan sarana produksi lainnya. Seluruh program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan pembudidaya ikan.
Dalam konteks ketahanan pangan, Haeru menegaskan bahwa perikanan budidaya memiliki peran strategis sebagai sumber protein masa depan atau blue food. Ikan dinilai memiliki kandungan protein dan omega yang tinggi, sehingga menjadi penopang penting bagi pemenuhan gizi masyarakat Indonesia di masa mendatang.
Menutup paparannya, Haeru mengajak insan media untuk terus mendukung upaya pemerintah dengan menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada publik, khususnya terkait penanganan dampak bencana di Sumatera.
“Kami mohon dukungan rekan-rekan media agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan miskomunikasi di masyarakat. Pemerintah tidak tidur, dan kami terus bekerja untuk memastikan perikanan budidaya Indonesia tetap bangkit dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Konferensi pers ini merupakan bagian dari rangkaian pemaparan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.