KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA, 16 Desember 2025 — Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan rencana kerja dan target strategis tahun 2026 sebagai bagian dari komitmen nasional untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional ke kisaran 4,5–5 persen pada 2029.
Langkah strategis tersebut disusun berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 yang menempatkan BP Taskin sebagai koordinator utama percepatan pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga. Rencana kerja dan target strategis tersebut dipaparkan dalam kegiatan Media Gathering yang digelar di Gedung Graha Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).
Pada tahun 2026, BP Taskin akan memfokuskan agenda kerjanya pada penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan presisi penargetan keluarga miskin, serta perluasan penerapan model intervensi terintegrasi di wilayah prioritas pengentasan kemiskinan. Seluruh upaya tersebut akan ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi nasional untuk memastikan setiap intervensi memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi keluarga berpendapatan rendah.
BP Taskin juga akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyelaraskan kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta afirmasi ekonomi, khususnya di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem. Pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penguatan lanjutan Kajian Strategi Penanggulangan Nasional (SPN) akan terus ditingkatkan agar penargetan kelompok desil terbawah semakin presisi dan akurat.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil, menegaskan bahwa target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026 merupakan komitmen nasional yang harus dicapai secara kolektif.
“Target nol kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 adalah komitmen dan target nasional yang harus kita capai bersama. Menindaklanjuti mandat penting ini, BP Taskin telah menyiapkan sejumlah program khusus yang akan kami implementasikan secara intensif. Kami berharap program-program ini dapat berfungsi sebagai katalisator yang efektif untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia,” ujar Budiman.
Seiring dengan itu, BP Taskin mulai mengimplementasikan SiTaskin sebagai model konvergensi lintas program di wilayah dengan konsentrasi kemiskinan ekstrem. Model ini mencakup integrasi bantuan pemenuhan kebutuhan dasar hingga program pemberdayaan ekonomi, yang selanjutnya akan direplikasi ke daerah-daerah prioritas lainnya guna mencapai target nol kemiskinan ekstrem pada 2026.
BP Taskin juga memperkuat kebijakan Graduasi Terpadu serta mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi nasional agar keluarga penerima manfaat dapat bertransisi menuju kemandirian ekonomi secara terukur. Selain itu, seluruh agenda percepatan pengentasan kemiskinan akan dikonsolidasikan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra non-pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terintegrasi dan berfokus pada wilayah kantong kemiskinan ekstrem.
Wakil Kepala BP Taskin, Ir. Wayan Sumule, menekankan pentingnya sinergi antara program pusat dan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Dengan perencanaan kerja yang telah disusun, BP Taskin akan mengawal dan menyelaraskan program-program kementerian dan lembaga, serta memadukannya dengan kebijakan dan program pemerintah daerah kabupaten dan kota. Dengan demikian, setiap langkah BP Taskin dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah,” ujar Sumule. .
Dengan arah kebijakan dan target kerja tersebut, BP Taskin optimistis dapat memperkuat kontribusinya dalam mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan pada 2026, sekaligus memastikan seluruh program berjalan secara efektif, terintegrasi, dan berkesinambungan.