Skip to content
KompasIndo
Menu
  • Home
  • Kebijakan Privasi
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Menu

Wamendagri Bima Arya Buka APKASI Otonomi Expo 2026, Dorong Pameran Daerah Jadi Motor Investasi

Posted on 27 Agustus 2026

KOMPASINDO.CO.ID, TANGERANG — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto secara resmi membuka APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).

Pembukaan AOE 2026 ditandai dengan pemukulan gong oleh Bima Arya bersama Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat.

Hadir dalam pembukaan tersebut Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti Widya Putri, jajaran pengurus APKASI, para kepala daerah, peserta pameran, serta perwakilan negara sahabat.

Dalam sambutannya yang mewakili Menteri Dalam Negeri sekaligus membawa pesan pemerintah pusat, Bima Arya menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini tidak ringan. Kepala daerah tidak hanya dituntut menjalankan pelayanan pemerintahan, tetapi juga mengawal berbagai program prioritas nasional sekaligus menciptakan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kemendagri akan selalu menjadi mitra kepala daerah. Kami mendengar aspirasi, menangkap berbagai persoalan di daerah, serta melakukan advokasi kepada kementerian terkait agar kebijakan yang diterapkan dapat meringankan dan memudahkan pemerintah daerah,” ujar Bima Arya dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya memperkuat dukungan fiskal kepada daerah. Penambahan Transfer ke Daerah (TKD), menurutnya, merupakan salah satu langkah pemerintah untuk membantu daerah menjalankan berbagai kewajiban, meskipun besaran tambahan tersebut masih perlu terus diperkuat.

Bima Arya mengingatkan kepala daerah agar tetap menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas utama. Pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di daerah.

Selain itu, kepala daerah diminta memperkuat ketahanan pangan dan energi serta melakukan transformasi ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal.

“Daerah memiliki sentra pangan, faktor produksi dan tenaga kerja. Kepala daerah memiliki mandat yang besar untuk mentransformasikan potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi,” katanya.

Baca Juga:  FiberStar Gandeng Starlink Hadir di Apkasi Otonomi Expo 2025, Siap Wujudkan Connecting Indonesia

APKASI Otonomi Expo 2026 Jangan Sekadar Jadi Pameran

Bima Arya memberikan penekanan khusus terhadap penyelenggaraan AOE 2026. Menurut dia, expo pemerintah daerah tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, ajang promosi produk, maupun sekadar mengejar jumlah pengunjung.

AOE harus diarahkan menjadi ruang pertemuan antara potensi daerah dengan pasar, investor, mitra usaha dan berbagai pemangku kepentingan sehingga menghasilkan transaksi dan investasi yang benar-benar terealisasi.

“Expo ini kita harapkan bergeser, tidak saja menjadi etalase daerah dan ceremony, tetapi betul-betul menjadi ruang untuk mempertemukan dan menghasilkan investasi yang benar-benar terealisasi,” tegasnya.

Menurut Bima Arya, jumlah pengunjung memang menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah pameran. Namun, indikator tersebut tidak cukup jika tidak diikuti dengan nilai transaksi, investasi yang terealisasi, maupun proyek yang benar-benar masuk tahap pelaksanaan.

Ia bahkan mendorong agar ukuran keberhasilan expo pemerintah daerah tidak hanya berbasis pada kemeriahan acara atau penghargaan stan terbaik, tetapi juga pada seberapa banyak peluang usaha yang berhasil dikonversi menjadi kontrak, investasi, dan proyek nyata.

“Nilai investasi yang cair dan investasi yang terealisasi rasanya jauh lebih penting,” ujarnya.

Tujuh Strategi Agar Potensi Daerah Berujung Investasi

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menyampaikan sejumlah pesan strategis dari Menteri Dalam Negeri agar AOE 2026 menghasilkan dampak ekonomi yang lebih konkret.

Pertama, pemerintah kabupaten harus memahami DNA ekonomi daerah masing-masing. Pemahaman tersebut penting agar daerah mampu mengenali ekosistem ekonomi secara utuh, mulai dari potensi, pelaku usaha, rantai pasok hingga pasar yang tersedia.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, perlu diperkuat dengan kolaborasi berbasis hexahelix yang melibatkan berbagai unsur untuk membangun ekosistem ekonomi daerah secara lebih maksimal.

Kedua, setelah memahami potensi dan DNA ekonomi daerah, pemerintah kabupaten harus mampu menentukan produk unggulan atau produk champion yang benar-benar memiliki daya saing dan peluang pasar.

Baca Juga:  PERADI Jadi Tuan Rumah POLA Summit ke-36 di Jakarta, Otto Hasibuan Dorong Penguatan Kerja Sama Advokat Asia

Ketiga, kepala daerah harus berorientasi pada kebutuhan pasar. Produk yang ditawarkan harus memiliki informasi jelas mengenai permintaan, standar, harga, sertifikasi, kapasitas produksi hingga calon pembeli.

Bima Arya juga menyoroti pentingnya kehadiran para duta besar dan perwakilan negara sahabat dalam expo. Kehadiran mereka diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari seremoni, tetapi benar-benar terhubung dengan produk serta peluang investasi yang ditawarkan daerah.

Keempat, potensi daerah harus diubah menjadi proyek investasi yang siap dihitung dan ditawarkan.

Menurut Bima Arya, tidak sedikit potensi daerah yang sangat menarik, tetapi belum disiapkan dalam bentuk proyek yang matang. Investor membutuhkan informasi lengkap mengenai infrastruktur, perizinan, kelayakan proyek, mitra, pembiayaan serta aspek pendukung lainnya.

“Potensinya cantik luar biasa, harapannya juga tinggi, tetapi sering kali tidak siap konsepnya secara detail. Kita berharap di expo ini tidak lagi setengah matang, tetapi sudah cukup atau sangat matang untuk ditawarkan,” ujarnya.

Kelima, pemerintah daerah didorong agar membuat belanja pemerintah lebih produktif. Setiap rupiah APBD harus memberikan dampak terhadap perekonomian lokal, termasuk mendorong penggunaan produk dalam negeri serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keenam, kepala daerah perlu membangun rantai nilai antardaerah. Setiap daerah tidak harus melakukan seluruh proses produksi sendiri. Ada daerah yang memiliki kekuatan sebagai produsen, daerah lain unggul dalam pengolahan, sementara daerah lainnya memiliki keunggulan sebagai pusat distribusi atau etalase produk.

Menurutnya, pola tersebut dapat menciptakan kerja sama ekonomi antardaerah yang lebih kuat.

Ketujuh, seluruh proses bisnis yang muncul dari AOE harus dikawal hingga menghasilkan kontrak dan realisasi.

Produksi yang tersedia belum tentu langsung bertemu pasar. Komoditas juga harus memenuhi standar, sementara peluang investasi harus layak secara ekonomi dan teknis. Karena itu, setiap pertemuan bisnis yang terjadi selama expo harus ditindaklanjuti secara serius.

Baca Juga:  Heru Pramono, Ketua Panitia Munas XXI IKAHI 2025: Tegaskan Peran Hakim Bermartabat untuk Peradilan Hebat

Kolaborasi Antardaerah Jadi Kunci

Bima Arya juga menekankan bahwa era pemerintahan saat ini merupakan era kolaborasi dan sinergi. Kepala daerah tidak boleh lagi terpaku pada batas administratif dalam mengembangkan potensi ekonomi.

Menurutnya, berbagai persoalan seperti infrastruktur, pengelolaan sumber daya, air, lingkungan hingga pembiayaan dapat membutuhkan kerja sama lintas wilayah.

“Kita terus mendorong agar para kepala daerah hari ini terampil membangun jejaring, berkolaborasi, dan tidak terpaku pada batas-batas administratif,” katanya.

Ia mencontohkan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam mengembangkan pangan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya hingga penanganan bencana.

Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperbesar skala ekonomi sekaligus membuat potensi daerah lebih menarik bagi investor.

Integritas Pemerintahan Menjadi Fondasi Investasi

Selain aspek ekonomi, Bima Arya mengingatkan bahwa integritas pemerintahan merupakan fondasi penting dalam menarik investasi.

Investor, kata dia, membutuhkan kepastian, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang dapat dipercaya. Karena itu, pemerintah daerah harus terus membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

“Integritas adalah fondasi dari investasi. Tidak ada investor yang menyukai pemerintahan yang tidak transparan,” tegasnya.

Ia meminta para bupati untuk tidak berhenti melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan terus menciptakan iklim investasi yang sehat.

Dengan dibukanya AOE 2026, pemerintah pusat berharap kegiatan yang diikuti pemerintah kabupaten dari berbagai daerah tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi potensi daerah, tetapi mampu menghasilkan kerja sama perdagangan, investasi, transaksi bisnis, serta proyek pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Bima Arya kemudian secara resmi membuka APKASI Otonomi Expo 2026 dengan memohon keberkahan dan kemudahan agar seluruh upaya pemerintah daerah dalam mendatangkan investasi dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pos Terbaru

  • DPN PERADI Gelar Seminar Internasional, Bahas Jaminan Akuisisi, Asuransi dan Kontrak Konstruksi
  • Mayjen TNI dr. Hadi Juanda Ungkap Capaian Bakti Kesehatan TNI, 76.596 Peserta Terlayani
  • Munaslub AAI 2026 Sepakat Pilih Tjandra Sridjaja Jadi Ketua Umum Periode 2026-2031
  • SANY Bukukan Pesanan Lebih dari 500 Unit Alat Berat di Mining Indonesia 2026
  • Prabowo Soroti Meriahnya HUT PAN ke-28, Singgung Soal Keuangan dan Pesan “Margo Ono”
  • Kapolri: Keberhasilan Polri Bukan Sekadar Penghargaan, tetapi Kepercayaan Masyarakat
  • Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air 17 September 2026
  • Lepas Misi Port Visit KRI dr. Wahidin, Menko Polkam Tekankan Kemanusiaan dan Diplomasi
  • PERINTIS 10 Hari Jawab Kebutuhan Masyarakat akan Layanan Pertanahan yang Pasti dan Cepat
  • Selamat Hari PMI 2026, Dr. Bonar P. Krisnanto: Setetes Kepedulian, Sejuta Harapan
Seedbacklink
©2026 KompasIndo | Design: Newspaperly WordPress Theme