KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam pengelolaan kelautan nasional yang memiliki cakupan wilayah sangat luas. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A. Koswara, dalam sesi doorstop menjawab pertanyaan awak media usai Konferensi Pers “Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Part 5)”, Selasa (30/12), di Media Center KKP, Gedung Mina Bahari IV, Jakarta.
Konferensi pers tersebut digelar sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, khususnya pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Acara dihadiri oleh A. Koswara bersama jajaran Eselon II DJPK KKP, dengan moderator Miftahul Huda selaku Sekretaris Ditjen Pengelolaan Kelautan.
A. Koswara menjelaskan bahwa evaluasi dan review kinerja sepanjang 2025 menunjukkan tugas pengelolaan kelautan memiliki lingkup yang sangat luas, sehingga tidak dapat dijalankan secara sendiri-sendiri, baik di internal KKP maupun antar kementerian dan pemerintah daerah.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi teknis dengan pemerintah daerah pada bulan lalu dan awal bulan ini di Jakarta. Dari situ kami memperoleh banyak masukan strategis tentang hal-hal yang harus diperkuat ke depan, terutama terkait kolaborasi. Pengelolaan kelautan ini harus dilakukan bersama-sama,” ujar A. Koswara.
Ia menambahkan, peluang kerja sama dalam pengelolaan laut sangat terbuka, mulai dari investasi sektor pergaraman, hilirisasi sumber daya kelautan, hingga pengelolaan kawasan konservasi. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian adalah pengembangan blue carbon, yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk mitra dan investor, serta dukungan penguatan digital.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ada pembatasan khusus terkait investasi di sektor pengelolaan kelautan. KKP justru telah bekerja sama dengan banyak mitra yang memperoleh pembiayaan di luar APBN, termasuk dari lembaga non-pemerintah dan donor internasional.
“Kerja sama yang terbangun bukan semata karena nilai ekonomi, tetapi juga karena kesamaan idealisme dalam mengelola dan menjaga lingkungan hidup,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, A. Koswara juga menyinggung pengembangan desa wisata bahari yang saat ini terus diinisiasi oleh DJPK KKP. Hingga kini, terdapat 38 desa yang telah memiliki grand design pengembangan, dengan konsep berbasis ekosistem laut dan pesisir.
Salah satu contoh konkret adalah Desa Wisata Bahari di Teluk Awur, Jepara. Program tersebut terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pengelola hingga sekitar Rp5 juta per bulan, seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi berbasis ekosistem laut yang berkelanjutan.
“Ini contoh nyata bahwa pengelolaan ekosistem yang baik bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat desa. Desa-desa ini tidak hanya menjaga laut, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan,” pungkas A. Koswara.
Melalui penguatan kolaborasi, keterlibatan mitra strategis, serta pengembangan desa wisata bahari, KKP optimistis pengelolaan kelautan Indonesia ke depan akan semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.