KOMPASINDO.CO.ID, Jelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Konferensi Pers bertajuk “Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Part 3)” yang membahas kinerja unit kerja Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP).
Konferensi pers tersebut berlangsung di Media Center KKP, Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, pada Rabu, 17 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik atas pelaksanaan program strategis KKP sepanjang 2025.
Hadir sebagai narasumber dalam konferensi pers ini antara lain Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP Zaki Mubarok, Kepala BPPSDM KP Nyoman Radiarta, serta PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal KKP Lina Herlina.
Dalam pemaparannya, BPPSDM KP mencatat berbagai capaian strategis sepanjang 2025 dalam membangun sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, sertifikasi kompetensi, hingga pendampingan penyuluhan, BPPSDM KP memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kepala BPPSDM KP Nyoman Radiarta menegaskan bahwa pembangunan SDM merupakan fondasi utama keberhasilan program prioritas Presiden serta kebijakan ekonomi biru yang diusung KKP. Menurutnya, transformasi SDM tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga mencetak pelaku usaha dan aparatur yang kompeten, profesional, serta mampu mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“SDM adalah kunci. Tanpa SDM yang unggul, kebijakan ekonomi biru tidak akan berjalan optimal. Karena itu, BPPSDM KP memastikan seluruh program pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penyuluhan terintegrasi dalam satu ekosistem pembangunan SDM KP,” ujar Nyoman Radiarta.
Sepanjang 2025, BPPSDM KP telah melatih sebanyak 18.556 masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai subsektor, mulai dari perikanan tangkap terukur berbasis kuota, budi daya laut, pesisir dan darat berkelanjutan, pengolahan hasil perikanan, konservasi sumber daya kelautan, hingga pengendalian sampah plastik laut. Di saat yang sama, kapasitas aparatur kelautan dan perikanan juga diperkuat melalui pelatihan teknis dan manajerial guna mendukung tata kelola sektor KP yang lebih efektif dan profesional.
Pada aspek pendidikan vokasi, BPPSDM KP melalui Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan berperan strategis dalam menyiapkan generasi muda yang siap kerja dan siap usaha. Seluruh peserta didik berasal dari anak pelaku utama sektor KP, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Hingga 2025, tingkat serapan lulusan pendidikan vokasi KP mencapai 90,8 persen, baik di dunia usaha dan industri dalam dan luar negeri, instansi pemerintah, berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Di bidang standardisasi dan sertifikasi, BPPSDM KP terus memperluas akses sertifikasi kompetensi bagi SDM kelautan dan perikanan. Sepanjang 2025, sebanyak 3.659 SDM KP telah tersertifikasi di berbagai bidang, meliputi perikanan tangkap, budi daya, pengolahan, permesinan, serta manajemen. Selain itu, BPPSDM KP juga menyusun 51 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan peningkatan daya saing tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan di tingkat nasional maupun global.
Dalam mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas aparatur, BPPSDM KP mengembangkan sistem pembelajaran berbasis Corporate University yang mengintegrasikan seluruh unit kerja KKP sebagai organisasi pembelajar. Hingga akhir September 2025, sistem ini telah mengakomodasi pelatihan bagi 215 aparatur KKP guna memastikan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan dan terukur.
Sebagai garda terdepan pendampingan masyarakat, BPPSDM KP juga mengerahkan 3.989 penyuluh kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Para penyuluh ini mendampingi nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pelaku usaha KP melalui penguatan kelembagaan usaha, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan kemitraan, serta pendataan berbasis KUSUKA sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
BPPSDM KP turut berperan aktif mendukung Program Kampung Nelayan Merah Putih serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui keterlibatan penyuluh perikanan dalam sosialisasi program, penguatan kelembagaan ekonomi desa, penyaluran bantuan pemerintah, dan pembinaan usaha produktif berbasis potensi lokal.
Selain itu, BPPSDM KP mendukung program prioritas Presiden melalui penguatan sistem pembelajaran khusus yang berorientasi pada kebutuhan riil sektor kelautan dan perikanan. Program tersebut mencakup pengembangan budi daya perikanan darat di 100 kabupaten/kota, penguatan budi daya udang terintegrasi di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, serta penyediaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi.
Sepanjang 2025, BPPSDM KP telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi terhadap 10.900 orang nahkoda, perwira, dan anak buah kapal (ABK) guna menjawab tantangan industri perikanan modern yang semakin kompetitif.
Ke depan, BPPSDM KP berkomitmen memperkuat sinergi pendidikan, pelatihan, standardisasi, sertifikasi, dan penyuluhan dalam satu ekosistem pembangunan SDM kelautan dan perikanan. Dengan SDM yang unggul, adaptif, dan berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi biru nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menuju Indonesia Emas 2045.