KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan nasional di tengah berbagai tantangan sepanjang tahun 2025, termasuk dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah pesisir seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah memastikan negara hadir melalui kebijakan nyata, program terukur, serta percepatan pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 (Part 2) yang digelar di Media Center KKP, Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dalam paparannya, Lotharia Latif menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap terus mengakselerasi transformasi perikanan tangkap melalui penguatan produksi, peningkatan kesejahteraan nelayan, pembangunan infrastruktur pelabuhan, serta reformasi layanan publik yang lebih transparan dan efisien.
Salah satu capaian nyata ditunjukkan melalui program Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri, Biak, Papua. Program ini menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Pendapatan nelayan tercatat meningkat hingga 78 persen, sementara penjualan ikan naik hingga 47 persen. Jumlah hari melaut nelayan juga meningkat sebesar 44 persen, dan produksi perikanan melonjak hingga 103 persen dibandingkan sebelum program dijalankan.
Hingga Desember 2025, pengiriman hasil perikanan dari Kampung Nelayan Modern Samber Binyeri mencapai 16 kali pengiriman ke berbagai tujuan seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, dengan total volume mencapai 295 ton dan nilai transaksi sekitar Rp4,75 miliar.
Selain itu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga mencatat capaian signifikan dalam penyaluran bantuan langsung kepada nelayan. Sepanjang tahun 2025, bantuan alat penangkapan ikan terealisasi sebanyak 10.603 unit dari target 8.800 unit atau mencapai 120 persen, dengan nilai anggaran sebesar Rp18,37 miliar. Sementara itu, bantuan mesin kapal perikanan terealisasi sebanyak 846 unit dari target 798 unit atau mencapai 106 persen, dengan nilai anggaran Rp29,98 miliar.
Di bidang infrastruktur, KKP terus memperkuat daya saing pelabuhan perikanan nasional. Penyelesaian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) menunjukkan progres positif, antara lain SKPT Sabang yang telah mencapai 94 persen dan ditargetkan rampung pada Februari 2026. SKPT Moa, Saumlaki, dan Morotai telah mencapai 100 persen dan sudah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan pelaku usaha perikanan.
KKP juga mempersiapkan pengembangan pelabuhan perikanan berstandar internasional melalui sejumlah skema kerja sama, antara lain Ecofishing Port-AFD di PPS Cilacap, PPS Kendari, PPS Bitung, dan PPS Belawan yang konstruksinya direncanakan dimulai pada awal 2026. Selain itu, proyek Integrated Fishing Ports and International Fish Markets melalui skema IsDB, JICA, dan ADB juga terus dipersiapkan melalui proses perencanaan dan pengadaan.
Dalam rangka penguatan layanan publik, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat peningkatan signifikan pada layanan perizinan dan dokumen kapal. Sepanjang 2025 telah diterbitkan 3.313 dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), 5.364 dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan 993 dokumen Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Selain itu, diterbitkan pula 457 buku kapal perikanan baru, 6.603 sertifikat kelaikan kapal perikanan, serta 1.030 persetujuan pengadaan kapal perikanan.
Dalam pengelolaan sumber daya ikan, KKP mencatat pemanfaatan sistem logbook penangkapan ikan mencapai 16.355 kapal dengan total 84.921 trip. Penempatan observer dilakukan pada 146 kapal dengan 11.041 trip, serta penerbitan berbagai dokumen regional fisheries management organization (RFMO) dan catch documentation scheme untuk mendukung akses pasar internasional.
Layanan kepelabuhanan juga terus diperkuat, antara lain melalui penerbitan 104.367 persetujuan berlayar, 35.861 Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), 17.904 Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal, serta sertifikasi dan pelatihan bagi ratusan petugas syahbandar dan keselamatan pelayaran.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, nelayan, serta dukungan masyarakat pesisir. KKP berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, menjaga keberlanjutan sumber daya laut, serta memastikan kebijakan perikanan tangkap benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia.
Konferensi pers ini dihadiri oleh jajaran pimpinan unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan menjadi bagian dari upaya transparansi pemerintah dalam menyampaikan capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan kepada publik.