KOMPASINDO.CO.ID, Jakarta, 10 Desember 2025 — Ahli ekonomi nasional Prof. Dr. Nandan L. Krisna, MM, menegaskan bahwa prospek ekonomi Indonesia pada periode 2026–2029 akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara memperkuat ekonomi rakyat, menjaga stabilitas fiskal, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Pandangan tersebut disampaikan dalam Seminar Blueprint dan Roadmap Indonesia + Dunia (2026–2029) Berbasis Mubasyirat yang digelar Majelis Gaza di Gedung SG1 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Kepada media usai sesi seminar, Prof. Nandan menekankan bahwa arah pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya bertumpu pada sektor finansial. Ia menilai penguatan sektor riil—khususnya ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—merupakan kunci pertumbuhan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026 bukan mustahil, tetapi harus dimulai dari sektor riil dan aktivitas produktif masyarakat. Pasar modal penting, namun tidak cukup menjadi mesin utama. Pertumbuhan sejati datang dari ekonomi yang hidup di lapangan,” ujar Prof. Nandan.
Ia menambahkan bahwa investasi yang menembus level akar rumput memiliki efek berantai yang lebih kuat dalam penciptaan pendapatan, lapangan kerja, hingga peningkatan ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, akses modal perlu dipermudah, birokrasi dipersingkat, dan program produktif rakyat diperluas.
Terkait kebijakan fiskal, Prof. Nandan menilai pemerintah berada pada jalur yang benar. Meski implementasi memerlukan waktu, kebijakan yang diarahkan Menteri Keuangan dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi bawah jika dijalankan secara konsisten.
“Kuncinya sinkronisasi fiskal–moneter. Ketika belanja fiskal menstimulasi rakyat dan kebijakan moneter menahan inflasi, maka pertumbuhan dapat dicapai secara stabil,” jelasnya.
Lebih jauh, Prof. Nandan menyoroti bahwa penguatan penerimaan negara bukan pajak harus menjadi fokus utama, mengingat kenaikan pajak tidak ideal saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Ia mengusulkan optimalisasi tata kelola sumber daya alam melalui mekanisme bagi hasil yang lebih transparan dan menguntungkan daerah.
“Sumber daya alam kita adalah fondasi penerimaan negara yang besar, dan PNBP harus menjadi penopang fiskal ketika pajak tak bisa dinaikkan. Mekanisme bagi hasil perlu diperbaiki agar tidak ada potensi kerugian negara,” tegasnya.
Selain ekonomi, Prof. Nandan juga mengingatkan pemerintah agar menyiapkan mitigasi bencana secara serius. Merujuk rilis lembaga geologi dan BMKG, potensi gempa besar dan bencana hidrometeorologi harus dipandang sebagai ancaman ekonomi, bukan hanya ancaman fisik.
“Yang terjadi hari ini mungkin belum besar, tetapi eskalasinya bisa meningkat. Negara harus siap sebelum kejadian,” ujarnya.
Prof. Nandan menutup dengan menyampaikan bahwa gagasan ekonominya telah banyak dipublikasikan, baik melalui jurnal ilmiah maupun media nasional. Ia berharap pemerintah dapat mengadopsi pemikiran strategis tersebut demi kemandirian ekonomi bangsa.
“Arah kebijakannya sudah benar. Tinggal konsisten dieksekusi agar rakyat benar-benar merasakan dampaknya,” tutupnya.