KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA — Seminar nasional bertema Blueprint dan Road Map Indonesia + Dunia 2026–2029 Berbasis Mubasyirat yang digelar Majelis Gaza di Gedung SG1 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (10/12), menghadirkan dua pemaparan utama dari Ketua Majelis Gaza R. Diki Candra Purnama, MM, serta ahli ekonomi nasional Prof. Dr. Nandan L. Krisna, MM. Keduanya menyampaikan pandangan strategis terkait dinamika global dan arah ekonomi Indonesia dalam empat tahun ke depan.
Seminar yang dihadiri akademisi, peneliti, dan pemerhati kebijakan publik ini menyoroti perubahan geopolitik, arah kebijakan ekonomi, hingga kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi krisis global. Peserta mengikuti paparan dengan antusias mengingat tema yang dianggap relevan dengan situasi sosial ekonomi saat ini.
Majelis Gaza: Fase Krisis dan Peralihan 2026–2029
Ketua Majelis Gaza R. Diki Candra Purnama memaparkan hasil kompilasi laporan mubasyirat dari berbagai wilayah Indonesia. Kajian mubasyirat, yang merujuk pada hadis tentang mimpi benar sebagai bagian dari petunjuk, menghasilkan pola besar terkait dinamika global.
Diki menjelaskan bahwa periode 2026–2029 merupakan masa transisi besar menuju tatanan dunia baru. Berdasarkan analisis, Majelis Gaza memetakan empat fase penting:
• Tahun 2026 sebagai periode kesadaran dan konsolidasi,
• Tahun 2027 sebagai fase ujian dan gejolak,
• Tahun 2028 sebagai masa peralihan yang diwarnai potensi krisis energi dan pangan,
• Tahun 2029 sebagai tahun penentuan yang akan menentukan arah kepemimpinan dan posisi Indonesia di kawasan Timur.
Menurutnya, perubahan global yang cepat menuntut Indonesia memperkuat fondasi spiritual, kemandirian nasional, dan kapasitas menghadapi krisis. Diki menegaskan perlunya memperkuat persatuan, mengurangi ketergantungan pada sistem global yang melemah, serta menyiapkan bangsa menghadapi potensi gejolak geopolitik.
Prof. Nandan: Ekonomi Rakyat Jadi Penentu Pertumbuhan 2026
Pada sesi kedua, ahli ekonomi Prof. Dr. Nandan L. Krisna menyoroti arah ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2026–2029 sangat bergantung pada kekuatan sektor riil dan daya tahan ekonomi rakyat.
“Pertumbuhan 6 persen pada 2026 bukan sesuatu yang mustahil, tetapi harus ditopang aktivitas riil masyarakat. Ekonomi tidak bisa hanya ditopang pasar modal,” ujarnya.
Menurut Prof. Nandan, pemerintah sudah berada di jalur kebijakan yang tepat, terutama dalam penguatan fiskal. Namun implementasi dinilainya masih harus diperkuat agar memberikan efek langsung kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya peningkatan akses modal rakyat, penyederhanaan birokrasi, dan perluasan program ekonomi produktif di daerah. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter juga dianggapnya sebagai kunci menjaga stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan.
Prof. Nandan turut menyoroti pentingnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terutama dari sektor sumber daya alam. Menurutnya, optimalisasi tata kelola SDA harus menjadi fokus ketika kapasitas pajak belum ideal untuk dinaikkan.
“PNBP dari SDA harus menjadi tulang punggung sementara daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Mekanisme bagi hasil perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kerugian negara,” jelasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Prof. Nandan mengingatkan potensi bencana alam harus dipandang sebagai ancaman ekonomi. Ia menilai negara perlu memperkuat mitigasi bencana mengingat eskalasi potensi gempa dan bencana hidrometeorologi.
Menutup paparannya, Prof. Nandan menyampaikan bahwa gagasan dan analisisnya telah banyak diterbitkan melalui jurnal ilmiah dan media nasional, dan ia berharap menjadi rujukan dalam penguatan kebijakan ekonomi negara.
Seminar ditutup dengan doa bersama dan sesi foto seluruh peserta sebagai simbol komitmen menghadapi dinamika perubahan global 2026–2029. Para peserta berharap hasil seminar dapat menjadi bahan rujukan bagi lembaga dan masyarakat dalam menyusun langkah strategis ke depan.