KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – Dr. Zaidirina, S.E., M.Si., Deputi Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menegaskan komitmen negara dalam memperkuat percepatan pemberdayaan kelompok disabilitas melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara usai dirinya menjadi narasumber pada panel diskusi bertema “Meneguhkan Terwujudnya Ekosistem Inklusif untuk Pemberdayaan Disabilitas” dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 yang diselenggarakan oleh Partai Gerindra di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Senin (8/12).
Dr. Zaidirina hadir mewakili pimpinan BP Taskin, yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko dan Iwan Sumule. Ia menegaskan bahwa peran BP Taskin bukan hanya menjalankan program, tetapi memastikan seluruh kementerian dan lembaga bergerak selaras, terkoordinasi, dan bersinergi dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk bagi kelompok disabilitas.
“Hari ini saya mewakili Bapak Iwan Sumule untuk menjelaskan bagaimana peran BP Taskin dalam pemberdayaan UMKM disabilitas. Fungsi kami adalah melakukan koordinasi, penyelarasan, dan sinergi dari semua kementerian/lembaga yang memiliki program percepatan pengentasan kemiskinan, yang di dalamnya termasuk komunitas disabilitas,” ujar Dr. Zaidirina.
Ia menjelaskan bahwa BP Taskin berperan memastikan aksesibilitas program pemerintah agar komunitas disabilitas tidak tertinggal dalam pemanfaatan layanan pemberdayaan. Dukungan tersebut mencakup fasilitasi akses terhadap Kartu Usaha Afirmatif bagi penyandang disabilitas yang belum bekerja, serta Kartu Usaha Produktif bagi mereka yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya.
“Program-program tersebut berada di Kementerian UMKM, namun BP Taskin dapat membantu mempercepat agar mereka dapat mengakses seluruh layanan tersebut. Termasuk fasilitasi pelatihan, pemberian bantuan usaha, hingga membantu mencarikan akses pasar melalui kerja sama dengan berbagai lembaga,” lanjutnya.
Dr. Zaidirina menegaskan bahwa kelompok disabilitas tidak boleh tertinggal dalam seluruh program pengentasan kemiskinan. Semua harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang.
“Jangan sampai program-program yang ada belum menyentuh mereka. Semua masyarakat, terutama yang masuk kategori miskin, termasuk disabilitas, harus berdaya, harus bergerak menuju graduasi menengah dan mandiri,” tegasnya.
Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang diselenggarakan oleh Gerindra ini dihadiri berbagai komunitas disabilitas, organisasi pendamping, serta pejabat lintas sektor. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen pembangunan inklusif dan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, sosial, dan pemberdayaan berkelanjutan.