KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA, 1 Desember 2025 – Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Kadin Maluku, Basry Ely, tampil sebagai salah satu peserta aktif dalam sesi talkshow Rapimnas Kadin Indonesia 2025 yang berlangsung di The Park Hyatt Hotel Jakarta. Mengusung tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja Untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”, agenda tersebut menghadirkan para pemateri tingkat tinggi, mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga pemateri terakhir, Menteri Keuangan Purbaya.
Dalam setiap sesi, Basry Ely mengajukan pertanyaan yang sama terkait isu ketimpangan transfer anggaran pusat ke daerah, terutama untuk wilayah timur Indonesia, termasuk Maluku yang menurutnya memiliki kontribusi besar namun belum mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional.
Saat menyampaikan pertanyaannya, Basry Ely menyoroti fakta bahwa 97 persen wilayah Maluku adalah laut, dan sekitar 30 persen pasokan ikan nasional berasal dari wilayah timur. Namun, transfer keuangan dari pemerintah pusat masih sangat kecil, bahkan disebut-sebut disamakan dengan provinsi besar seperti DKI Jakarta yang memiliki kapasitas pajak jauh lebih tinggi.
“Kami datang dari Maluku untuk memperjuangkan hak daerah. Dengan kontribusi laut yang begitu besar, mustahil anggaran kami disamakan dengan DKI Jakarta. Pajaknya saja puluhan triliun, sementara daerah timur terus menjaga laut, menjaga pasokan ikan nasional. Kami berharap transfer keuangan bisa ditinjau kembali,” ujar Basry Ely dalam sesinya.
Dalam sesi talkshow bersama Mendagri Tito Karnavian, Basry Ely menekankan bahwa daerah membutuhkan anggaran yang memadai agar dapat memperkuat pengawasan laut, memberdayakan nelayan, memperbaiki infrastruktur pesisir, dan membuka lapangan kerja melalui sektor maritim.
Basry kembali mengulangi pertanyaan yang sama pada sesi terakhir kepada Menteri Keuangan Purbaya. Respons Menkeu tersebut langsung menarik perhatian peserta Rapimnas dan menjadi viral di ruang diskusi forum karena gaya jawabannya yang lugas, terbuka, dan menjawab langsung inti persoalan yang disampaikan Basry.
Pada kesempatan itu, Basry menegaskan kembali keinginan masyarakat Maluku agar kebijakan fiskal lebih berkeadilan, terutama bagi daerah dengan kontribusi strategis namun kapasitas fiskal terbatas.
“Laut kami luas, potensi kami besar, tapi anggaran kami kecil. Kami tidak minta lebih dari yang lain, tapi kami meminta keadilan sesuai potensi yang kami jaga dan kontribusi yang kami berikan kepada negara. Dengan anggaran yang cukup, daerah bisa membuka lapangan kerja besar-besaran seperti tema Rapimnas tahun ini,” tegasnya.
Ia berharap masukan dari daerah, termasuk Maluku, benar-benar menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam evaluasi formula transfer keuangan negara ke daerah.
“Kami berharap apa yang disampaikan hari ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat. Kami ingin pembangunan merata, potensi daerah termanfaatkan, dan masyarakat timur merasakan kesejahteraan yang layak,” tutup Basry Ely.
Keterlibatan aktif Basry Ely dalam forum ini semakin menegaskan posisi Kadin Maluku sebagai suara penting yang memperjuangkan pemerataan fiskal dan kemajuan ekonomi kawasan timur Indonesia.