KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fachri Hamzah, menegaskan bahwa pengendalian harga tanah merupakan kunci utama untuk mewujudkan perumahan rakyat yang benar-benar terjangkau di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan membuka secara resmi opening ceremony 10 Tahun China Trade Fire Indonesia 2025 yang berlangsung pada 26–29 November 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (26/11).
Setelah meresmikan pembukaan acara, Fachri Hamzah bersama rombongan tamu VIP melakukan tour VIP ke Hall B. Rombongan meninjau berbagai booth peserta pameran yang menampilkan material-material perumahan, mulai dari bahan bangunan dasar, sistem konstruksi modern, hingga teknologi material inovatif dari perusahaan Indonesia dan Tiongkok. Fachri terlihat berdialog langsung dengan para exhibitor mengenai kualitas produk, komponen harga, hingga peluang pemanfaatan material tersebut dalam program perumahan rakyat.
Usai meninjau seluruh booth, Fachri menyampaikan kepada awak media bahwa seluruh material bangunan yang dipamerkan menunjukkan fakta bahwa biaya pembangunan rumah rakyat seharusnya dapat ditekan hingga sangat terjangkau. Menurutnya, pembangunan rumah sederhana tipe 36 m2 dapat dilakukan dengan biaya jauh di bawah 100 juta rupiah jika dihitung berdasarkan komponen material yang ada di pameran tersebut.
Namun demikian, Fachri menegaskan bahwa mahalnya harga rumah di Indonesia bukan disebabkan oleh material bangunan, melainkan oleh harga tanah yang terus melambung dan proses perizinan yang masih perlu penyempurnaan. “Kalau hanya menghitung material, harga rumah rakyat itu murah sekali. Tapi yang membuatnya mahal itu tanah dan perizinan. Perizinan bisa dirapikan, tapi harga tanah inilah yang harus kita kendalikan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa selama harga tanah naik setiap tahun, harga rumah tidak akan pernah turun, dan inflasi sektor properti akan berdampak luas terhadap sektor-sektor lain. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan lahan yang dikhususkan bagi pembangunan rumah rakyat agar harga hunian dapat ditekan hingga tingkat yang benar-benar terjangkau.
Fachri juga menjelaskan bahwa anggaran pemerintah yang berjalan saat ini masih menggunakan struktur anggaran dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Implementasi penuh kebijakan baru akan terasa mulai tahun depan, ketika pemerintah mulai mengeksekusi program renovasi rumah rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp400.000 per unit. Program tersebut menjadi bagian dari visi besar pemerintah untuk menghadirkan rumah layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, Fachri menegaskan kembali target pencapaian program 3 juta rumah yang terdiri dari satu juta renovasi rumah di desa, satu juta rumah dan penataan kawasan pesisir untuk masyarakat nelayan, serta satu juta unit rumah vertikal di kawasan perkotaan. Menurutnya, pembangunan vertikal menjadi solusi masa depan, terutama bagi kota-kota besar seperti Jakarta yang membutuhkan pemanfaatan ruang secara lebih efisien.
Lebih lanjut, Fachri menyoroti pentingnya menjaga tanah produktif agar tidak dialihfungsikan secara serampangan menjadi kawasan perumahan atau proyek lainnya. Indonesia membutuhkan cadangan tanah untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi. Jika terlalu banyak tanah produktif berubah fungsi, kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar akan berkurang. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan dan pesisir yang padat.
Dalam pandangannya, praktik spekulasi tanah juga menjadi salah satu penyebab melambungnya harga tanah. Fachri menilai bahwa tanah kosong yang hanya dijadikan objek investasi seharusnya dikenakan pajak tinggi agar tidak memicu kenaikan harga tanah secara tidak wajar. “Kalau tanah kosong hanya disimpan untuk spekulasi, itu yang membuat harganya terus naik. Negara harus memberatkan pajaknya supaya tanah kembali digunakan secara produktif dan harga menjadi stabil,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa negara perlu mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat, termasuk bahan bangunan. Dengan intervensi yang tepat, harga material bisa tetap terjangkau sehingga pembangunan rumah rakyat dapat berlangsung secara lebih masif dan efisien.
Dengan pengendalian harga tanah, penyederhanaan perizinan, pembangunan perumahan vertikal, serta keterlibatan aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga material, Fachri optimistis bahwa Indonesia akan memasuki era baru di sektor perumahan. Ia meyakini bahwa hunian layak, murah, dan berkualitas dapat diwujudkan untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda yang sedang mencari rumah pertama. (hs)