KOMPASINDO.CO.ID, Jakarta – Senin (1/12) Dalam momentum penting bagi kebangkitan sektor pertambangan nasional, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Tambang Nusantara (PPTN), Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, SE., MM., memimpin langsung konsolidasi dan persiapan Rapat Pleno Dewan Pengawas serta jajaran Pengurus Besar PPTN. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Senin, 7 Juli 2025.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan arah kebijakan organisasi dalam mewujudkan industri tambang nasional yang mandiri, transparan, serta berdaya saing global.
Dalam arahannya, Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin menegaskan pentingnya kekompakan seluruh pelaku usaha tambang dari berbagai daerah guna memperjuangkan kedaulatan sumber daya alam Indonesia. “Saatnya pengusaha tambang bersatu dalam barisan yang kokoh. PPTN hadir bukan hanya sebagai wadah, tetapi sebagai kekuatan moral, ekonomi, dan kebangsaan untuk membela kepentingan nasional,” ujarnya.
Didampingi Ketua Dewan Pembina PPTN, Bambang Trihatmodjo, Prof. Tubagus menekankan pentingnya tata kelola pertambangan yang adil, transparan, serta berorientasi pada pemberdayaan pelaku usaha nasional dan masyarakat sekitar tambang. Ia menilai bahwa di tengah tantangan global—mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga tekanan ekonomi dunia—pengusaha tambang Indonesia harus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“PPTN berkomitmen memperkuat peran pengusaha nasional agar tidak hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kekayaan alam negeri ini,” tegasnya.
Rapat pleno itu juga membahas sejumlah agenda strategis, meliputi:
* Harmonisasi regulasi pertambangan antara pemerintah pusat dan daerah
* Akselerasi kemitraan pengusaha lokal dengan BUMN dan swasta nasional
* Penguatan sistem pengawasan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi
* Penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha tambang yang taat aturan dan peduli lingkungan
Selain fokus pada pertambangan mineral dan batu bara, PPTN juga menyatakan kesiapan mendukung kelompok masyarakat yang mengelola sumber daya energi rakyat. Prof. Tubagus menegaskan bahwa PPTN siap membantu pembiayaan dan pendampingan terhadap kelompok tani atau pengelola sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia, khususnya sumur-sumur tua, agar dapat beroperasi secara legal dan berizin resmi.
“Asosiasi ini siap menjadi jembatan bagi masyarakat, koperasi, atau kelompok usaha untuk memperoleh izin resmi dari pemerintah. Kita ingin potensi energi rakyat dikelola dengan tertib, aman, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal,” jelasnya.
Dengan mengusung tema besar “Bersatu untuk Tambang Berdaulat,” rapat pleno ini diharapkan menghasilkan rekomendasi penting bagi pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri tambang yang pro-rakyat, pro-lingkungan, dan berkelanjutan.
Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin juga mengajak seluruh anggota PPTN untuk menjadikan organisasi ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi industri tambang hijau di Indonesia. Menurutnya, pembangunan sektor tambang ke depan harus menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pelestarian lingkungan.
“Kedaulatan tambang dan energi bukan hanya soal ekonomi, tetapi kemandirian bangsa. Setiap sumber daya yang dikelola harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” tuturnya.
Rapat Pleno Nasional PPTN kali ini akan dihadiri ratusan anggota dari berbagai provinsi serta para pemangku kepentingan dari kementerian, akademisi, asosiasi industri, hingga lembaga hukum.
Dengan kepemimpinan visioner Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, SE., MM., Persatuan Pengusaha Tambang Nusantara menegaskan komitmennya untuk menjadi kekuatan kolektif nasional yang aktif membangun masa depan industri tambang dan energi Indonesia yang berdaulat, berdaya saing, dan berkeadilan.