KOMPASINDO.CO.ID, Jakarta, 27 September 2025 – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Muktamar ke-10 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada 27–29 September 2025. Forum tertinggi partai ini menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum periode 2025–2030 melalui keputusan aklamasi setelah dinamika internal sempat diwarnai kericuhan hingga menyebabkan sejumlah kader mengalami luka.
Mardiono yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum menegaskan bahwa langkah aklamasi diambil untuk menjaga kelangsungan forum. Ia menyebut keputusan tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, mengingat situasi muktamar yang berada dalam kondisi darurat.
“Demokrasi tidak boleh dicederai oleh tindakan di luar konstitusi. Aklamasi ini adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan Muktamar dan menjaga marwah organisasi,” ujar Mardiono dalam konferensi pers usai penetapan.
Pimpinan sidang Amir Uskara menyebut keputusan final diambil setelah sekitar 80 persen peserta yang hadir menyatakan persetujuan. Dari 30 ketua DPW yang hadir, seluruhnya memberikan dukungan penuh. “Saya bacakan, peserta setuju, lalu saya ketuk palu. Itu sah,” tegasnya.
Kericuhan yang sempat terjadi menyebabkan beberapa kader harus mendapat perawatan medis. Mardiono menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia juga mengungkap adanya indikasi kelompok tertentu yang berusaha mengambil alih partai secara ilegal sejak dua pekan terakhir.
Dalam pidatonya, Mardiono menekankan bahwa dirinya tidak pernah mencalonkan diri atau membentuk tim sukses. Dorongan agar ia kembali memimpin datang langsung dari mayoritas pengurus wilayah melalui forum resmi seperti rapat kerja wilayah (Rakerwil) dan rapat pimpinan wilayah (Rapimwil). “Jika partai ini memanggil, maka menjadi kewajiban saya untuk menjawab,” ujarnya.
Tokoh senior PPP, KH Zainut Tauhid, menilai aklamasi ini adalah keputusan bijak. “PPP butuh kepemimpinan solid untuk menghadapi agenda politik nasional. Aklamasi adalah jalan tengah yang harus dihormati,” katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Prasetyo, melihat terpilihnya Mardiono sebagai momentum konsolidasi. “Tantangan terbesar PPP saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat kaderisasi. Jika Mardiono mampu menjawab itu, PPP bisa kembali relevan,” jelasnya.
Muktamar ke-10 juga membentuk tim formatur yang terdiri atas lima perwakilan DPW serta tiga perwakilan DPP guna menyusun struktur kepengurusan baru. Rangkaian kegiatan muktamar dijadwalkan berlanjut hingga 29 September 2025 dengan agenda bimbingan teknis dan konsolidasi program kerja partai.
Sejak berdirinya pada tahun 1973, PPP konsisten menjaga AD/ART tanpa perubahan mendasar. Dengan terpilihnya Mardiono sebagai Ketua Umum, partai berlambang Ka’bah ini diharapkan mampu memperkuat konsolidasi internal dan menata strategi menghadapi dinamika politik lima tahun ke depan.