JAKARTA, KOMPASINDO.CO.ID — Ketua OC Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025, H. Hazuarli Halim, menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis sebagai jembatan antara program pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pandangan ini ia sampaikan dalam sidang yang digelar di Jakarta pada 8–10 Agustus 2025 dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”.
Menurut Hazuarli, sejak tahun 2022 sektor pangan dan energi telah menjadi prioritas nasional yang terus didorong oleh pemerintah. “MUI hadir sebagai mitra strategis pemerintah untuk menghimpun dan menyatukan literasi serta pemahaman semua pemangku kepentingan umat, sehingga kebijakan yang dibuat di tingkat pusat bisa didukung secara penuh oleh masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Sidang Tahunan Ekonomi Umat menjadi forum efektif untuk mempertemukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, akademisi, pengusaha, hingga tokoh masyarakat. “Dengan pertemuan seperti ini, kita bisa memastikan arah kebijakan pemerintah terkait pangan dan energi benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil umat,” jelasnya.
Hazuarli mengungkapkan bahwa selama ini banyak rekomendasi MUI yang diakomodasi pemerintah, antara lain terkait distribusi aset, pemerataan ekonomi, dan penguatan infrastruktur pangan. “Ini bukti bahwa peran MUI bukan hanya memberikan masukan, tetapi juga mengawal implementasinya agar benar-benar memberi manfaat,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian kedaulatan pangan dan energi. Menurutnya, tantangan di dua sektor ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi berkesinambungan. “Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Dibutuhkan kebersamaan, komunikasi intensif, dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan,” tegasnya.
Hasil sidang tahun ini, lanjut Hazuarli, akan disusun dalam bentuk rekomendasi komprehensif yang akan dibawa ke forum nasional MUI sebagai masukan resmi bidang ekonomi untuk pemerintah. “Ini bukan akhir dari proses, melainkan awal dari langkah bersama untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi berbasis kekuatan umat,” pungkasnya.