KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA, 4 Agustus 2026 – Upaya memperkuat fondasi kedaulatan ekonomi Indonesia kembali menjadi perhatian melalui peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia yang dirangkai dengan Simposium Nasional bertajuk “Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Jusuf Ronodipuro, RRI Jakarta, Selasa (4/8/2026), menghadirkan berbagai pemikir, akademisi, ekonom, pelaku usaha, hingga insan media untuk membahas arah pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan konstitusi.
Forum ilmiah tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan mengenai pentingnya membangun sistem ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan mampu melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika ekonomi global. Seluruh pembahasan berfokus pada perlunya penguatan regulasi yang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh daya saing ekonomi Indonesia.
Simposium menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, yakni Dr. Agus Rizal, S.E., M.M. selaku penulis, peneliti, dan ekonom strukturalis, Mukit Hendrayatno selaku Komisaris Utama Ethos Group, Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A. selaku Direktur RRI, Prof. Didin S. Damanhuri sebagai Guru Besar Ekonomi Politik IPB, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D. selaku CEO Nusantara Center, serta Dedi Setiadi, S.Kom., M.M., penulis, peneliti, dan dosen Universitas MH Thamrin.
Dalam pemaparannya, Prof. Didin S. Damanhuri menilai pemikiran Soemitro Djojohadikusumo tetap relevan sebagai pijakan menghadapi berbagai tantangan ekonomi nasional maupun internasional. Menurutnya, Indonesia perlu membangun sistem ekonomi yang berpihak pada kepentingan bangsa dengan memperkuat kemandirian, pemerataan kesejahteraan, dan penguasaan sektor-sektor strategis.
Ia menegaskan bahwa target Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai apabila Indonesia hanya menjadi pasar bagi kepentingan ekonomi global. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang mampu memperkuat industri nasional, menjaga pengelolaan sumber daya strategis, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
“Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo mengingatkan kita bahwa kemerdekaan politik harus dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa akan terus menghadapi berbagai bentuk penjajahan dalam wajah yang berbeda,” ujarnya.
Peluncuran buku tersebut dinilai sebagai momentum penting untuk menghidupkan kembali warisan intelektual Soemitro Djojohadikusumo yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama pembangunan ekonomi Indonesia. Buku tersebut mengulas perjalanan pemikiran ekonomi Soemitro sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai strategi membangun ekonomi nasional yang berdaulat, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Penulis buku, Dr. Agus Rizal, S.E., M.M., menjelaskan bahwa karya tersebut tidak hanya mengangkat perjalanan sejarah pemikiran Soemitro, tetapi juga mengkritisi berbagai persoalan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia, mulai dari kesenjangan ekonomi, dominasi modal asing, lemahnya industrialisasi, hingga rendahnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, berbagai tantangan tersebut membutuhkan landasan hukum yang kuat melalui pembentukan Undang-Undang Perekonomian Nasional yang mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan tujuan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Indonesia membutuhkan fondasi hukum yang mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” katanya.
Direktur RRI, Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A., mengapresiasi terselenggaranya simposium tersebut sebagai forum yang memperkaya ruang diskusi publik mengenai masa depan pembangunan nasional. Ia menilai RRI memiliki tanggung jawab untuk mendukung lahirnya pemikiran strategis yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa melalui penyebarluasan informasi yang mencerahkan.
Di sisi lain, Komisaris Utama Ethos Group, Mukit Hendrayatno, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat merupakan kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ia berpandangan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada investasi, tetapi juga harus mampu melahirkan pelaku usaha nasional yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing global.
Sementara itu, CEO Nusantara Center, Prof. Yudhie Haryono, Ph.D., menekankan pentingnya paradigma pembangunan yang mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, serta penguatan karakter kebangsaan. Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara pembangunan ekonomi, kecerdasan sumber daya manusia, dan keadilan sosial.
Dedi Setiadi, S.Kom., M.M., menambahkan bahwa peningkatan literasi ekonomi masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ia berharap buku tersebut dapat menjadi referensi akademik sekaligus sumber inspirasi bagi generasi muda dalam memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia secara lebih komprehensif.
Sepanjang diskusi, para peserta menghasilkan berbagai rekomendasi strategis mengenai pentingnya menghadirkan regulasi yang mampu memperkuat sistem perekonomian nasional sesuai amanat konstitusi. Seluruh peserta juga menegaskan bahwa kesejahteraan sosial harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang disusun pemerintah.
Peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan menjadi pengingat bahwa gagasan para pendiri bangsa dan ekonom nasional tetap memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan masa kini. Semangat anti-penjajahan yang dahulu diwujudkan melalui perjuangan politik kini diterjemahkan dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi, membangun industri nasional yang berdaya saing, melindungi kepentingan rakyat, serta mewujudkan keadilan sosial.
Melalui simposium ini, para peserta berharap lahirnya rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial sebagai pijakan menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera.