KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menegaskan komitmennya dalam mendorong kepemimpinan perempuan sebagai kekuatan utama perubahan sosial melalui konferensi pers yang digelar di Gedung Asrama Haji Jakarta Timur, Kamis (9/4). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari KPI yang memaparkan agenda politik perempuan sekaligus menyampaikan rekomendasi strategis bertema *Perempuan Memimpin Keadilan Transformasi dan Ekologis*.
Konferensi pers ini merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi nasional menuju Kongres Nasional VI KPI, yang menjadi momentum penting untuk memperkuat arah gerakan perempuan di Indonesia. Dalam forum tersebut, KPI menegaskan bahwa perempuan tidak lagi berada di posisi marginal, melainkan sebagai aktor kunci dalam menentukan arah kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, para narasumber menyoroti bahwa hingga saat ini ketidakadilan struktural terhadap perempuan masih menjadi tantangan nyata. Kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan menjadi persoalan yang harus segera diatasi secara sistemik. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih belum ideal, sehingga berdampak pada minimnya perspektif gender dalam kebijakan publik.
KPI menegaskan bahwa agenda politik perempuan harus melampaui sekadar peningkatan jumlah keterwakilan. Lebih dari itu, diperlukan transformasi kebijakan yang benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan ekologis. Perempuan, khususnya di tingkat akar rumput, dinilai memiliki pengetahuan lokal yang kuat dan pengalaman langsung dalam menghadapi dampak krisis ekonomi maupun perubahan iklim.
Dalam konferensi pers tersebut, KPI memaparkan sejumlah agenda prioritas. Pertama, penguatan akses ekonomi perempuan melalui sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif, termasuk bagi perempuan pekerja informal, perempuan adat, dan kelompok rentan lainnya. Upaya ini mencakup perluasan jaminan sosial, akses terhadap pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.
Kedua, pembangunan yang berkeadilan dan berbasis komunitas menjadi fokus penting. KPI mendorong model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama dalam proyek-proyek strategis seperti energi dan infrastruktur.
Ketiga, transformasi perspektif sosial melalui penghapusan praktik patriarki yang masih mengakar di berbagai lini kehidupan. KPI menilai bahwa perubahan pola pikir menjadi kunci dalam menciptakan ruang yang lebih adil bagi perempuan, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun ruang publik.
Keempat, pentingnya kebijakan berbasis riset dan pengetahuan lokal. KPI menekankan bahwa pengalaman komunitas, khususnya perempuan di daerah, harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini dinilai mampu menghasilkan solusi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kelima, penguatan gerakan perempuan melalui konsolidasi lintas sektor. KPI mendorong kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta untuk memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan nasional. Konsolidasi ini juga diharapkan mampu merespons berbagai tantangan global, termasuk krisis demokrasi dan ketimpangan sosial.
Keenam, penguatan kepemimpinan perempuan dalam agenda kebijakan nasional. KPI mendorong implementasi kebijakan afirmatif guna meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan posisi strategis lainnya. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
Selain itu, isu keadilan iklim dan transisi energi juga menjadi sorotan utama dalam konferensi pers ini. KPI menegaskan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam proses transisi energi yang berkeadilan. Selama ini, perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh krisis lingkungan, namun minim dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami ingin memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek utama yang memimpin perubahan. Agenda politik perempuan adalah agenda bangsa untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan,” ungkap salah satu narasumber KPI dalam konferensi pers tersebut.
Lebih lanjut, KPI menilai bahwa momentum konsolidasi nasional ini menjadi langkah awal menuju Kongres Nasional VI yang lebih substansial dan berdampak. Dalam kongres mendatang, berbagai isu strategis akan dibahas secara lebih mendalam, termasuk penguatan organisasi, perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
Konferensi pers ini juga menjadi ajakan terbuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung agenda politik perempuan. KPI menegaskan bahwa upaya mewujudkan keadilan sosial dan ekologis tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
Dengan semangat konsolidasi dan kolaborasi, KPI optimistis bahwa perempuan Indonesia mampu menjadi kekuatan transformasi yang mendorong perubahan sistemik. Kepemimpinan perempuan diyakini menjadi kunci dalam membangun Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa depan.
Melalui agenda yang telah dirumuskan, KPI berharap lahir komitmen bersama untuk memperkuat peran perempuan di berbagai sektor strategis, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada keadilan dan keberlanjutan lingkungan.