KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA, Sekitar lima puluh sopir dan pemilik mikrolet yang tergabung dalam Persatuan Sopir Mikrolet 02 Trayek Kampung Melayu–Pulogadung kembali menggelar aksi damai di depan Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, pada Selasa (11/11). Para sopir menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) modifikasi trayek JAK 41 sesuai hasil survei dan kesepakatan bersama yang telah dilakukan pada 13 Oktober 2025.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan para sopir angkot terhadap kebijakan transportasi yang dinilai merugikan mereka. Rute antara mikrolet M02 dan JAK 41 disebut tumpang tindih hampir seratus persen, sehingga menyebabkan penurunan tajam pendapatan para pengemudi mikrolet reguler.
“Kami sudah capek menunggu janji yang tidak pernah ditepati. Hasil survei dan kesepakatan tanggal 13 Oktober 2025 itu sudah jelas, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Kami bukan mau ribut, kami cuma mau bisa cari makan dengan tenang,” ujar Ilham, Koordinator Aksi, di sela-sela orasi.
Dalam wawancara dengan awak media di lokasi, tiga sopir mikrolet, Wanto, Pardi, dan Sutrisno, mewakili ratusan rekan mereka menyampaikan langsung keluhan dan permintaan agar pemerintah segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
“Pak Gubernur, tolong kami rakyat kecil. Katanya mau bantu orang miskin, tapi sampai sekarang kebijakan ini cuma PHP (janji palsu). Kami datang ke sini karena isi perut, Pak. Jangan terus dibohongi. Kami bukan minta uang, cuma minta keadilan,” kata Wanto dengan nada emosional.
Pardi menuturkan bahwa sejak rute mikrolet M02 tumpang tindih dengan jalur JAK 41, penghasilan para sopir anjlok drastis. “Dulu kami bisa bawa pulang Rp80 ribu sampai Rp100 ribu per hari, sekarang paling cuma Rp20 ribu. Di setiap sudut sekarang sudah ada JakLingko gratis. Penumpang kami habis, kami kalah semua, Pak. Kalau begini terus kami bisa bangkrut, anak-anak kami di rumah nggak bisa makan,” ujarnya.
Sutrisno, yang sudah menjadi sopir sejak tahun 1998, mengungkapkan bahwa para sopir sudah beberapa kali menghadiri pertemuan resmi bersama pihak Dinas Perhubungan dan PT Transjakarta. Dalam pertemuan itu disepakati adanya modifikasi rute, bahkan telah ditandatangani bersama di Terminal Pulogadung. Namun sampai sekarang hasilnya belum diterapkan di lapangan.
“Kami punya bukti, Pak. Hasil survei itu ditandatangani semua pihak — dari koperasi, dari Dishub, bahkan dari pihak JakLingko sendiri. Tapi sampai hari ini belum ada tindakan. Katanya jalur mau dialihkan, tapi faktanya di lapangan tetap satu jalur. Kami dibodoh-bodohi terus,” tutur Sutrisno.
Para sopir juga menyesalkan tidak adanya pejabat yang menemui mereka dalam beberapa aksi sebelumnya. Menurut mereka, aspirasi yang sudah disampaikan berkali-kali seolah diabaikan. “Tanggal 1, 2, dan 3 November kemarin kami sudah datang ke Dishub DKI dan kantor PT Transjakarta, tapi nggak ada satu pun pimpinan yang mau turun menemui kami. Kalau begini caranya, apa gunanya survei dan kesepakatan itu?” tambah Ilham.
Dalam aksinya, para sopir membawa sejumlah spanduk bertuliskan pesan-pesan keprihatinan seperti: “Pak Gubernur, tolong kami. Kadishub DKI dan Direktur Operasional PT Transjakarta telah merampas penghasilan kami. Segera terbitkan SK modifikasi JAK 41 sesuai hasil survei bersama 13 Oktober. Anak-anak kami lapar di rumah.”
Aksi damai ini berlangsung tertib dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian berseragam lengkap untuk menjaga keamanan di sekitar Balaikota. Turut hadir pula Yayasan Forum Komunikasi Antar Media (Forkam) yang dipimpin oleh Harry Amiruddin selaku Ketua Umum, bersama sejumlah anggota yayasan yang mengenakan seragam Forkam. Kehadiran Forkam disebut sebagai bentuk dukungan moral terhadap perjuangan sopir-sopir mikrolet yang menuntut keadilan.
“Kami hadir untuk mendukung aspirasi masyarakat kecil, terutama para sopir yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi rakyat. Pemerintah harus mendengar suara mereka dan mencari solusi yang adil,” kata Harry Amiruddin di sela aksi.
Para sopir berharap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dapat segera menepati hasil survei bersama yang telah disepakati, dan tidak lagi menunda penerbitan SK modifikasi trayek JAK 41.
“Kami cuma ingin hidup layak, bukan kaya. Kami ini angkot rakyat kecil yang sudah puluhan tahun melayani warga Jakarta Timur. Jangan biarkan kami mati pelan-pelan karena kebijakan yang tidak adil,” tutup Sutrisno, disambut teriakan solidaritas rekan-rekannya di depan Balaikota.