KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua Komisi III Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, Dr. Habiburokhman, memberikan sambutan kehormatan (VVIP Speech) dalam acara pengukuhan dan peluncuran Layanan Bantuan Hukum Persatuan Pensiunan Indonesia (LBH-PPI) yang berlangsung di Jakarta, Minggu (23/11). Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa kehadiran LBH-PPI merupakan langkah historis yang akan memperkuat akses keadilan bagi para pensiunan di seluruh Indonesia.
Habiburokhman mengawali sambutannya dengan apresiasi kepada PPI yang telah mengambil inisiatif membentuk lembaga bantuan hukum resmi, terstruktur, dan berbasis pelayanan sosial. Ia menyampaikan bahwa negara membutuhkan mitra strategis seperti LBH-PPI untuk membantu masyarakat rentan, termasuk para pensiunan yang seringkali menghadapi berbagai persoalan hukum pasca purna tugas.
Sebagai Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman melihat langsung berbagai dinamika hukum yang kerap menyulitkan pensiunan. Ia menyoroti kasus-kasus yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, pensiun, pertanahan, perdata keluarga, hingga sengketa sosial yang memerlukan pendampingan. Sayangnya, banyak pensiunan yang tidak mengetahui cara memperoleh bantuan hukum atau tidak mampu membiayainya.
Dalam sambutan VVIP-nya, ia menegaskan bahwa kehadiran LBH-PPI menjadi jawaban nyata untuk memberikan rasa aman bagi para pensiunan. Ia menyebut lembaga ini sebagai “benteng keadilan baru yang dibangun dari kepedulian dan pengabdian.”
Habiburokhman menekankan bahwa bantuan hukum adalah hak seluruh warga negara, dan kehadiran LBH-PPI memperkuat komitmen kolektif untuk memastikan hak tersebut benar-benar dapat diakses. Ia mengajak LBH-PPI untuk bekerja berdasarkan tiga prinsip utama: keberpihakan kepada mereka yang lemah, integritas tanpa kompromi, dan profesionalitas dalam setiap layanan advokasi.
Dalam pidatonya, Habiburokhman juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak. Ia menilai LBH-PPI harus menjalin hubungan strategis dengan Kepolisian, Kejaksaan, lembaga pengadilan, kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, hanya dengan jejaring yang kuat, LBH-PPI dapat menjalankan tugasnya secara maksimal, terutama dalam menangani kasus-kasus yang bersifat kompleks.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI siap memberikan dukungan moral, regulatif, dan kelembagaan agar layanan bantuan hukum di Indonesia dapat terus diperkuat. Habiburokhman menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan pensiunan menghadapi persoalan hukum seorang diri. Mereka, menurutnya, adalah warga negara yang telah mengabdi dan memberi kontribusi besar selama masa dinasnya, sehingga mereka layak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat.
Dalam pesan penutupnya, Dr. Habiburokhman mengajak seluruh pengurus LBH-PPI untuk menjaga amanah besar ini. Ia meminta agar pelayanan yang diberikan benar-benar mengutamakan nilai pengabdian dan tidak berpihak pada kepentingan apa pun selain kebenaran dan keadilan. Ia yakin LBH-PPI akan menjadi lembaga yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, serta menjadi contoh pelayanan hukum sosial yang profesional dan beretika.
Dengan penuh optimisme, ia menutup sambutan VVIP Speech tersebut dengan keyakinan bahwa LBH-PPI akan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat fondasi hukum nasional, serta memastikan bahwa para pensiunan Indonesia memperoleh perlindungan hukum yang sejajar, berkeadilan, dan manusiawi.