KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – Usai menghadiri deklarasi FPP TNI, Petisi-100, dan MPUII di Hotel Sofyan Cut Meutia, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/9), Ruslan Buton yang dikenal sebagai eks Kapten TNI menyampaikan pandangan kritisnya terkait kondisi pemerintahan saat ini. Dalam wawancaranya dengan awak media, Ruslan menilai bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang terjadi dualisme kekuasaan, di mana sebagian pihak berjuang untuk membela negara, namun sebagian lainnya justru dianggap mengkhianati amanah rakyat.
Menurutnya, Presiden Prabowo masih memberi ruang dan kepercayaan kepada sejumlah figur yang justru menjadi bagian dari persoalan bangsa. Ia menegaskan bahwa apabila hal ini terus dibiarkan, maka rakyat pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan dan bisa saja turun ke jalan untuk menuntut perubahan. Dalam konteks ini, Ruslan mendesak agar Kapolri segera dicopot dari jabatannya, sementara sejumlah menteri yang terindikasi pro oligarki dan sarat kepentingan juga perlu segera dikeluarkan dari kabinet.
Ruslan mengingatkan bahwa peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi merupakan momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan tegas. Ia menilai bahwa jika presiden terus menunda langkah, maka risiko kehilangan legitimasi di mata rakyat akan semakin besar. Lebih jauh, ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa bila kondisi ini berlarut, maka secara otomatis Gibran Rakabuming Raka akan naik menjadi presiden. Menurut Ruslan, hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru karena rakyat dinilai belum siap dipimpin oleh Gibran.
Ia memberikan batas waktu maksimal satu tahun bagi pemerintahan saat ini untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, terutama dengan melakukan pembersihan kabinet dari figur-figur bermasalah. Ruslan menekankan bahwa rakyat semakin terhimpit akibat kebijakan ekonomi yang membebani, termasuk kenaikan pajak, sementara kekayaan alam Indonesia justru dikuasai segelintir oligarki. Padahal, menurutnya, Indonesia adalah negara besar dan kaya yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dalam kesempatan itu, Ruslan juga mengingatkan anggota DPR RI agar tidak mengkhianati amanah rakyat. Ia menyoroti bahwa banyak anggota dewan memperoleh kursi dengan mengandalkan suara masyarakat, namun setelah duduk di parlemen justru meninggalkan kepentingan rakyat. Ruslan menegaskan, jika rakyat sudah benar-benar lapar dan kehilangan pijakan, maka gelombang perlawanan yang lebih besar bisa saja terjadi di masa mendatang.