JAKARTA, KOMPASINDO.CO.ID — Ketua MUI Bidang Ekonomi, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa kedaulatan pangan dan energi bukan sekadar program, melainkan gerakan nasional yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen umat. Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025 yang digelar Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, 8–10 Agustus 2025, dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”.
Menurut Lukmanul Hakim, isu kedaulatan pangan dan energi memiliki urgensi yang sangat tinggi karena berkaitan langsung dengan ketahanan nasional. “Sidang tahun ini membahas topik yang sejalan dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tantangannya nyata: kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan dan energi di Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kedaulatan pangan tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan bahan makanan pokok, tetapi juga menyangkut penguasaan rantai pasok, distribusi, dan teknologi pertanian modern yang memanfaatkan inovasi terkini. Sementara itu, kedaulatan energi harus meliputi pemanfaatan sumber daya yang ada secara mandiri, mulai dari energi fosil hingga energi baru terbarukan, termasuk potensi energi nuklir.
Lukmanul Hakim menambahkan, umat memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam ekosistem ini. “Dengan kekuatan umat, proses menuju kedaulatan pangan dan energi bisa diciptakan, didukung, dan dipercepat. Pemerintah membutuhkan mitra yang memiliki jaringan luas, kemampuan mobilisasi, dan komitmen jangka panjang — dan umat Islam Indonesia memiliki semua modal itu,” tegasnya.
Dalam sidang tersebut, MUI juga mengundang perwakilan kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan Pangan Nasional, untuk berbagi pandangan. Salah satu topik penting yang dibahas adalah peran koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, sebagai media percepatan menuju kedaulatan pangan dan energi.
“Sidang ini bukan hanya forum diskusi, tapi juga sarana menyatukan langkah lintas sektor — pemerintah, pelaku usaha, akademisi, ormas Islam, dan masyarakat luas — agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar implementatif. Output yang kami harapkan adalah paket langkah strategis yang memuat titik-titik krusial dan dapat langsung dieksekusi,” jelasnya.
Dengan demikian, Lukmanul Hakim menegaskan bahwa Sidang Tahunan Ekonomi Umat 2025 adalah momentum penting untuk memperkuat visi kedaulatan nasional yang berlandaskan kekuatan ekonomi umat, demi Indonesia yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan.