KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA, 2 September 2025 –Bertempat di Hotel Sofyan Cut Meutia, Cikini, Jakarta Pusat, tokoh nasional Suripto menghadiri deklarasi yang digelar oleh sejumlah elemen bangsa, di antaranya FPP TNI, Petisi-100, dan MPUII. Dalam kesempatan tersebut, Suripto menyampaikan pandangan politiknya yang tegas mengenai situasi Indonesia saat ini. Ia menilai bahwa bangsa tengah menghadapi ancaman serius berupa dualisme kekuasaan yang dapat mengguncang stabilitas nasional.
Menurut Suripto, dualisme tersebut muncul antara kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan dengan kekuatan State Corporate Crime (SCC) yang terdiri dari para pengusaha jahat dan tamak yang berkolaborasi dengan sejumlah pejabat publik di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI.
“Dualisme ini mesti segera diselesaikan. Kalau Presiden masih terus mempercayai orang-orang yang justru melemahkan negara, maka kepercayaan rakyat bisa hilang. Jangan sampai itu terjadi,” tegas Suripto.
Ia menambahkan, dualisme tersebut mengancam stabilitas nasional karena pada hakikatnya berarti pembiaran adanya negara di dalam negara. Oleh karena itu, SCC mesti diberantas sampai ke akar-akarnya. Suripto menekankan bahwa *State Corporate Crime* harus diposisikan sebagai musuh negara yang wajib diperangi.
“Kalau situasi ini terus dibiarkan, bangsa akan semakin rapuh. Maka Presiden perlu mengambil langkah tegas, bahkan sampai mengumumkan Dekrit Presiden untuk menyatakan perang terhadap SCC,” tegas Suripto.
Suripto juga mengingatkan bahwa situasi semacam ini mengingatkan pada dinamika politik tahun 1998, ketika muncul tokoh-tokoh alternatif seperti Amien Rais yang tampil sebagai simbol perlawanan. Ia menegaskan rakyat akan mencari figur baru jika seorang presiden tidak mampu memberi solusi konkret.
“Sejarah bisa berulang. Kalau Prabowo tidak mampu mengatasi situasi ini, maka rakyat akan mencari tokoh lain yang berani memimpin perubahan,” ujarnya.
Suripto menekankan bahwa salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah keberanian pemerintah memerangi praktik corporate crime. Menurutnya, keberhasilan atau kegagalan Presiden dalam menghadapi jaringan mafia ekonomi dan pejabat publik yang berkolaborasi akan menjadi ukuran nyata keberhasilan pemerintahan.
“Kita harus dukung penuh bila Presiden tegas melawan State Corporate Crime. Itu langkah yang akan menentukan masa depan bangsa. Tapi kalau tidak ada tindakan, kepercayaan publik akan terkikis,” tandasnya.
Suripto menutup pernyataannya dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga stabilitas dan memberikan dukungan konstruktif, seraya mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan negara dikuasai kepentingan segelintir elite yang mengorbankan rakyat.