KOMPASINDO.CO.ID, ICE BSD City, Tangerang – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Rapat Koordinasi Kepala Daerah bertema “Sinergi Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” dalam rangka Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran Tahun Anggaran 2026. Acara berlangsung di Hall 3 Ground Floor, ICE BSD City, Tangerang, Kamis, 13 November 2025, dan dihadiri ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, hingga jajaran dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
Rakor nasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk menyatukan visi dalam mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., serta para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemendikdasmen.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., dalam sesi doorstop bersama media menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan dapat berjalan efektif.
“Kami mengundang para kepala daerah untuk menyampaikan masukan dan usulan agar pelaksanaan revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran tahun 2026 dapat berjalan sebaik-baiknya. Dukungan kepala daerah menjadi kunci sukses implementasi di lapangan,” ujar Mu’ti.
Beliau juga menambahkan bahwa program ini tidak sekadar pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pembenahan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses digital bagi peserta didik di seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menilai dua program besar yang dijalankan Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti sejalan dengan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pembangunan daerah.
“Program revitalisasi sekolah bukan hanya renovasi fisik, tetapi juga berdampak ekonomi. Ada kontraktor, pengawas, pemasok, hingga tenaga kerja lokal yang terlibat. Jadi manfaatnya meluas, tidak hanya bagi guru dan siswa, tetapi juga bagi perekonomian daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Qodari menyoroti program digitalisasi pembelajaran sebagai langkah revolusioner dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Digitalisasi pembelajaran ini saya sebut revolusi pemerataan kualitas pendidikan. Dengan teknologi, siswa di barat dan timur, di kota maupun pelosok, bisa menikmati kualitas pendidikan yang sama. Pemerintah sudah menyiapkan perangkat interaktif lengkap, namun kami tekankan agar kepala daerah dan dinas pendidikan ikut mengawasi pelaksanaannya supaya tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., dalam kesempatan tersebut menekankan bahwa DPR berkomitmen memastikan revitalisasi pendidikan dan digitalisasi pembelajaran memiliki dasar hukum dan pendanaan yang kuat agar berkelanjutan.
“Partisipasi aktif seluruh daerah menunjukkan bahwa semangat sinergi yang digaungkan oleh Pak Menteri benar-benar terwujud. Kami di Komisi X memastikan bahwa seluruh program pendidikan ini berjalan di bawah payung hukum yang jelas dan mendapat dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya.
Hetifah juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengusulkan dan mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Daerah perlu aktif mengusulkan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakatnya. Pengawasan bersama antara pusat dan daerah sangat penting agar revitalisasi dan digitalisasi tidak berhenti di wacana, tetapi nyata dirasakan manfaatnya oleh peserta didik,” tambahnya.
Rakor ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan pendidikan nasional menuju sistem yang lebih modern, inklusif, dan merata. Program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran akan terus dikawal oleh pemerintah pusat dengan dukungan penuh dari daerah, DPR, serta masyarakat pendidikan.
Melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi pemanfaatan teknologi, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh anak bangsa.