KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – Royal Kuningan Hotel, Senin 3 November 2025, Ketua Dewan Penasehat Himpunan Petani Sejahtera Mandiri Indonesia (HPSMI), Nasrudin Tueka, menegaskan pentingnya menata ulang arah kebijakan pertanian nasional agar menjadikan petani sebagai pusat rantai nilai dan tuan di ladangnya sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara pengukuhan Penjabat HPSMI Gerakan Pertanian, yang menjadi langkah konkret organisasi untuk memperkuat rantai pasok pertanian nasional menuju pembangunan berkelanjutan.
“Negara harus mendengar petani berbicara. Kebijakan harus dimulai dari kehidupan nyata petani itu sendiri,” tegas Nasrudin di hadapan para peserta dan tamu undangan.
Petani Sebagai Pusat Kebijakan dan Nilai Ekonomi
Menurut Nasrudin, arah kebijakan pertanian harus berangkat dari realitas kehidupan petani, bukan sekadar target produksi atau angka statistik. Ia menilai kesejahteraan petani merupakan cerminan sejati dari keberhasilan pertanian nasional.
“Petani harus kaya dari ladangnya, kuat, dan bahagia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pertanian modern dan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi para pelakunya. Kebijakan yang berpihak kepada petani, kata Nasrudin, merupakan inti dari transformasi agraria yang sejati dan berkelanjutan.
Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong digitalisasi sistem pertanian sebagai langkah menuju kemandirian desa.
Digitalisasi Identitas Petani dan Pembangunan Desa
Nasrudin menyoroti pentingnya penerapan identitas digital bagi petani dan produk mereka sebagai langkah menuju transparansi dan efisiensi distribusi hasil pertanian. Melalui sistem berbasis data, petani akan memiliki akses langsung ke pasar dan dapat memastikan nilai jual yang lebih adil.
Ia juga mendorong pembentukan tim Petani Unggul berbasis digital melalui penerapan Smart Farming Indonesia, sebuah inisiatif yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things (IoT) dalam sistem pertanian nasional.
“Membangun kawasan pedesaan harus menjadi gerakan keyakinan dan perubahan,” tambahnya.
Langkah ini mendukung agenda strategis nasional menuju pemberdayaan desa digital, sejalan dengan program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Pertanian Sebagai Jalan Peradaban
Lebih jauh, Nasrudin menegaskan bahwa misi pertanian bukan hanya soal swasembada pangan, melainkan membangun kesejahteraan, martabat, dan peradaban pedesaan.
“Pertanian harus menjadi jalan bagi peradaban. Desa harus menjadi pusat kehidupan ekonomi yang beradab,” katanya.
Pernyataan ini sejalan dengan semangat Nawacita dan program Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera (DMMS) yang diusung pemerintah.
Menurutnya, kebangkitan desa akan dimulai ketika petani tidak lagi menjadi objek kebijakan, melainkan subjek utama pembangunan nasional yang menentukan arah dan strategi produksi.
Transparansi dan Tata Kelola Organisasi
Menutup arahannya, Nasrudin menegaskan pentingnya tata kelola kelembagaan yang transparan di tubuh HPSMI. Ia meminta seluruh pengurus daerah untuk melaksanakan rapat tahunan dan audit keuangan secara terbuka.
“Setiap tahun di akhir Desember harus ada audit kegiatan dan keuangan. Transparansi adalah kunci kepercayaan publik,” ujarnya tegas.
Dengan tata kelola yang baik, HPSMI diharapkan mampu menjadi motor reformasi agraria dan penggerak ekonomi hijau berbasis desa.
Iriani S. Bustami: Penguatan Internal Jadi Pondasi Gerakan
Ketua Dewan Pendiri HPSMI, Iriani S. Bustami, menegaskan bahwa penguatan struktur internal organisasi merupakan pondasi utama sebelum memperluas gerakan secara nasional. Dalam wawancara eksklusif dengan Supersemar News, ia menyoroti arah kepemimpinan baru di bawah Penjabat Ketua Umum HPSMI, H. M. Gunther Gemparalam, SE., MA., sebagai momentum penting membangun sinergi dan konsolidasi.
“Internal dulu yang harus diperbaiki sebelum melangkah keluar,” ujarnya.
Saat ini, HPSMI telah memiliki 23 wilayah resmi dan akan fokus memperluas pembentukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di daerah-daerah yang belum terwakili.
Langkah tersebut, menurut Iriani, merupakan bagian dari upaya mendukung program Swasembada Pangan Nasional yang diusung Kementerian Pertanian sekaligus memperkuat posisi HPSMI sebagai mitra strategis pemerintah dan lembaga akademik.
Fokus 2025: Pembentukan Wilayah Baru dan Kolaborasi Nasional
Iriani menyebutkan bahwa fokus utama HPSMI pada tahun 2025 adalah memperluas pembentukan DPC di seluruh Indonesia dan memperkuat komunikasi antarwilayah agar program organisasi berjalan efektif dan terukur.
“Kalau infrastruktur sudah terbentuk, kita bisa membangun bersama,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara HPSMI, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Dengan sinergi tersebut, gerakan pertanian modern berbasis digital dan pemberdayaan petani dapat diwujudkan sebagai kekuatan ekonomi nasional yang berkeadilan.
Menatap Masa Depan Pertanian Indonesia
Penjabat Ketua Umum HPSMI, H. M. Gunther Gemparalam, menegaskan komitmen organisasi untuk memperkuat kapasitas petani Indonesia melalui pelatihan, pendampingan, serta integrasi teknologi digital pertanian.
“Transformasi pertanian tidak bisa berhenti pada teknologi saja, tetapi juga pada perubahan mentalitas dan tata kelola,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa HPSMI akan terus menjadi wadah perjuangan petani menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan desa.
Dengan semangat kolektif dan tata kelola yang kuat, HPSMI berharap dapat melahirkan gerakan pertanian modern yang berbasis pengetahuan, teknologi, dan nilai kemanusiaan, menjadikan petani Indonesia benar-benar berdaulat di tanahnya sendiri.