KOMPASINDO.CO.ID, 31 Agustus 2025 – Ketua National Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna, dalam konferensi pers di Jakarta menyampaikan sikap resmi lembaga terhadap dinamika sosial politik dan kerusuhan yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Hanifa menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang rawan akibat ketidakadilan ekonomi, kebijakan negara yang belum berpihak kepada rakyat kecil, serta adanya dugaan keterlibatan aktor politik dan bisnis yang memanfaatkan keresahan masyarakat untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Selama ini kami belajar menjadi rakyat yang taat hukum, masyarakat yang patuh aturan. Namun di berbagai daerah kami melihat sendiri kesenjangan sosial semakin melebar, ekonomi rakyat tertekan, dan kebijakan pemerintah masih belum berpihak pada masyarakat kecil. Karena itu, hari ini kami merasa perlu menyampaikan sikap resmi NCW,” ujar Hanifa Sutrisna.
Kritik atas Kebijakan Ekonomi dan Pajak
NCW menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi yang dinilai justru menambah beban rakyat, di antaranya:
- Pengenaan pajak pada UMKM kecil, termasuk pedagang kaki lima.
- Rendahnya upah buruh yang jauh dari standar hidup layak.
- Minimnya gaji guru honorer yang bahkan pernah dianggap “beban” oleh pejabat negara.
- Perlakuan istimewa terhadap perusahaan tambang asing berupa tax holiday panjang, sementara rakyat terus diperas dengan pajak.
“Kebijakan ini tidak adil. Rakyat kecil dipaksa menanggung beban, sementara korporasi besar dan asing justru mendapat keistimewaan. Hal ini yang memicu aksi mahasiswa, buruh, pelajar, dan masyarakat sipil,” tegas Hanifa.
Dugaan Aliran Dana Haram
Menurut NCW, kerusuhan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir bukan sepenuhnya murni aspirasi rakyat. Hanifa menyebut, terdapat indikasi kuat adanya aliran dana haram yang digunakan untuk membiayai kerusuhan, termasuk logistik massa dan aksi provokasi.
“Kami menduga kuat ada aktor intelektual dan jaringan finansial yang bermain di balik layar. Dana haram itu dipakai untuk menciptakan kekacauan, bahkan sampai menelan korban jiwa di Jakarta, Makassar, dan beberapa daerah lainnya. Aparat harus segera mengungkap siapa dalangnya, dari mana aliran dana berasal, dan menindak tegas tanpa pandang bulu,” ujar Hanifa Sutrisna.
Ia menambahkan bahwa penggunaan dana ilegal untuk membajak aspirasi rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi sekaligus ancaman serius bagi persatuan bangsa.
Imbauan kepada Aparat dan Pemerintah
Dalam pernyataan sikapnya, NCW menyampaikan sejumlah imbauan penting:
- Aparat penegak hukum harus bersikap humanis, tidak represif, dan menindak tegas oknum aparat yang melanggar etika maupun disiplin.
- Pemerintah perlu segera menghadirkan solusi nyata atas persoalan ekonomi rakyat, termasuk reformasi sistem perpajakan, perlindungan buruh, penyelesaian status guru honorer, dan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak kepada bangsa sendiri.
- Partai politik dan elit kekuasaan agar tidak menjadikan penderitaan rakyat sebagai alat konsolidasi politik.
- Kapolri diminta bertanggung jawab atas eskalasi kerusuhan dan mempertimbangkan untuk mundur secara ksatria demi menjaga marwah institusi Polri.
“Kami sangat menyesalkan adanya korban jiwa akibat kerusuhan, termasuk saudara-saudara kita yang meninggal di Makassar dan Jakarta. Ini bukti nyata bahwa kerusuhan bukan sekadar unjuk rasa, melainkan ada pihak-pihak yang menunggangi aspirasi rakyat dengan cara-cara kotor,” jelas Hanifa.
Dukungan Kritis kepada Presiden Prabowo
Meskipun menyampaikan kritik keras, NCW menegaskan tetap memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penerima mandat rakyat untuk memimpin Indonesia hingga 2029.
“Dukungan ini bukan tanpa catatan. Kami percaya Presiden Prabowo mampu membawa bangsa keluar dari situasi sulit, menegakkan keadilan, serta mengembalikan arah pembangunan agar berpihak pada rakyat. Namun, kami juga akan terus mengawasi agar tidak ada kebijakan maupun pejabat negara yang menyimpang dari konstitusi dan etika berpolitik,” papar Hanifa Sutrisna.
Seruan Menjaga Persatuan
Hanifa menutup konferensi pers dengan menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, buruh, masyarakat sipil, dan tokoh bangsa untuk tetap menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi.
“Aspirasi rakyat harus diperjuangkan dengan cara bermartabat, bukan melalui kerusuhan yang dibiayai uang haram. Kita harus menjaga persatuan, sebab setiap gesekan horizontal ditambah ketidakpuasan vertikal mudah dimanfaatkan pihak tertentu, termasuk kepentingan asing,” pungkas Hanifa Sutrisna.