KOMPASINDO.CO.ID, Ice BSD City, Tangerang – Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD) Portasius Nggedi menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan ekonomi desa melalui program mobil rakyat yang tengah digagas bersama sejumlah mitra industri otomotif nasional. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara bersama awak media saat menghadiri Pameran Aksesori Otomotif Internasional CIAAF Indonesia ke-23 (CIAAF 2025) yang berlangsung pada 12–14 Desember 2025 di Hall 3 ICE BSD City, Tangerang, Jumat (12/12).
Portasius menjelaskan bahwa mobil rakyat merupakan jawaban atas kebutuhan nyata masyarakat desa, khususnya para pelaku usaha kecil yang selama ini masih mengandalkan gerobak untuk berdagang. Menurutnya, model kendaraan boks kecil hingga multiguna dapat membuka peluang usaha baru dan mempercepat distribusi hasil pertanian, perkebunan, hingga produksi rumah tangga.
“Kendaraan-kendaraan yang kita lihat hari ini bukan sekadar mobil untuk keluarga di kota. Ini mobil yang bisa digunakan masyarakat desa untuk berdagang, mengangkut hasil panen, atau berkeliling menjual barang. Banyak desa sebelumnya masih pakai gerobak. Dengan mobil box yang bisa dibuka untuk berjualan, mereka bisa naik kelas,” ujar Portasius.
Portasius menegaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis sebagai fasilitator penyediaan kendaraan tersebut, terutama dalam aspek pembiayaan dan pemerataan distribusi hingga ke pelosok desa. Dengan jaringan Induk KUD yang menaungi 9.436 KUD di seluruh Indonesia serta jumlah anggota yang mencapai jutaan orang atau kepala keluarga, potensi kebutuhan kendaraan multiguna di wilayah pedesaan dinilai sangat besar.
“Satu KUD saja memiliki anggota ribuan. Jika setiap KUD dapat memfasilitasi satu unit mobil operasional di tahap awal, itu sudah membuka akses ekonomi bagi banyak warga. KUD hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan produsen. Ini bagian dari ekonomi kerakyatan yang nyata,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan rencana kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kawasan industri Cikarang, untuk memastikan kesiapan produksi dan perakitan. Sejumlah daerah disebutnya bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan bengkel dan sentra layanan purna jual berbasis desa.
“Kami sudah siapkan skema kerja sama. Ada daerah yang menyediakan lahan untuk bengkel, dan di kawasan industri Cikarang sedang disiapkan produksi mesin. Nantinya masyarakat desa bisa mendapat layanan perbaikan yang cepat melalui jaringan purna jual koperasi,” jelasnya.
Mengenai harga, Portasius menyampaikan bahwa angka final belum ditetapkan karena masih menunggu perhitungan bersama pemerintah dan pihak industri. Namun, ia menyebut kisaran sekitar Rp50 juta dinilai memungkinkan untuk produksi massal kategori mobil multiguna.
“Harga tergantung keputusan pemerintah dan hitungan industri. Prinsipnya mobil rakyat harus terjangkau. Kalau bisa di bawah Rp50 juta untuk varian dasar, itu sangat membantu masyarakat desa,” katanya.
Portasius juga menekankan pentingnya penggunaan komponen lokal. Meski beberapa komponen masih memerlukan kerja sama dengan pabrikan luar negeri, target jangka panjang adalah memaksimalkan produksi dalam negeri melalui pemberdayaan koperasi serta industri kecil dan menengah.
“Spare part sedang kita desain agar lebih banyak diproduksi lokal. Kita ingin industri desa bergerak, bukan hanya membeli. Ada potensi desa-desa tertentu menjadi sentra komponen tertentu. Ini membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program mobil rakyat merupakan program pemerintah yang akan terus dikembangkan dengan pendekatan kolaborasi antara koperasi, industri, dan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian yang sebelumnya telah menjalankan program kendaraan multiguna untuk mendukung mekanisasi di tingkat desa.
Mengakhiri wawancara, ia menegaskan pentingnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Pertumbuhan tidak boleh hanya di kota. Masyarakat desa harus merasakan fasilitas dan teknologi yang sama. Mobil rakyat ini adalah langkah penting untuk mengakselerasi ekonomi desa,” tutupnya. (Hs)